Awasi Pilkada 2020 Bawaslu Kota Solok Gandeng Niniak Mamak dan Bundo Kanduang

Awasi Pilkada 2020 Bawaslu Kota Solok Gandeng Niniak Mamak dan Bundo Kanduang

Solok, (Info Publik Solok) – Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, Bawaslu Kota Solok rangkul Ninik Mamak dan Bundo Kandung se-Kota Solok untuk ikut bersama melakukan pengawasan pemilu/ pilkada di Kota Solok.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Solok Budi Santosa memberikan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di hadapan KAN,LKAAM, dan Bundo Kanduang Kota Solok.

Ajakan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Solok melalui Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Budi Santosa disela pertemuan bulanan Lembaga KAN, LKAAM, dan Bundo Kanduang Kota Solok, di Mesjid Raya Lubuk Sikarah, Sabtu (12/10).

Turut hadir bersama beliau Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Solok Rafiqul Amin.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil pengawasan Bawaslu Kota Solok selama Pemilu 2019 kemarin “Karena menyampaikan hasil kerja pengawasan kepada masyarakat adalah salah satu tanggung jawab kita,” Ujar Budi.

Niniak Mamak dan Bundo Kanduang se-Kota Solok sedang mendengarkan sosialisasi pengawasan partisipatif yang disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kota Solok Budi Santosa.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa berdasarkan Indek Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 dari Bawaslu RI, Kota Solok berada pada posisi nomor 4 rawan politik uang secara nasional. Dalam catatan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Solok telah menyelesaikan tugas penindakan pelanggaran pidana Pemilu dengan menghasilkan 5 putusan Pengadilan Negeri Solok.

Hal ini menempatkan Bawaslu Kota Solok berada pada posisi paling banyak terhadap penyelesaian kasus pidana Pemilu 2019 dari jumlah 17 putusan pada Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat. “Jumlah putusan tersebut sama dengan jumlah putusan penindakan pelanggaran pidana Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Solok,” tambah Budi.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 187 mengatakan bahwa pemberi dan penerima dalam praktek politik uang dikenakan sanksi pidana penjara saling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1  milyar,” tegas Budi mengingatkan sanksi bagi pelaku politik uang.

Disamping itu, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok 2020 mendatang Budi mengharapkan masyarakat lebih berani untuk mencegah dan melaporkan pelanggaran pemilihan, terutama berkaitan dengan praktek politik uang. Dan ia juga mengajak lembaga KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang se-Kota Solok untuk bersama- sama dengan Bawaslu Kota Solok mengawasi Pilkada 2020.

“Kita harus berani untuk menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu/pemilihan, terutama terhadap praktek politik uang. Upaya ini tentu harus mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk pengurus KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang Kota Solok sebagai bentuk dan wujud pengawasan partisipatif masyarakat” pungkas Budi.(eg)

sumber : http://solokkota.bawaslu.go.id

Tags: , , , , ,