Bagian Hukum Setda Kota Solok Sosialisasikan Perda kepada Masyarakat

Bagian Hukum Setda Kota Solok Sosialisasikan Perda kepada Masyarakat

Solok, (Infopubliksolok)-Pemerintah Kota Solok melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok sosialisasikan Peraturan Daerah untuk masyarkat kelurahan se-Kota Solok.

Perda yang disosialisasikan ada tiga buah, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan dua gelombang, untuk Kecamatan Lubuk Sikarah diselenggarakan pada tanggal 21 Maret s.d 30 Maret 2022 yang bertempat di Aula masing-masing kantor kelurahan. Gelombang kedua untuk Kecamatan Tanjung Harapan, dilaksanakan dari tanggal 17 Mei s.d 25 Mei 2022 bertempat di Aula masing-masing kantor kelurahan.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Ketua LPMK, Bundo Kanduang, Ketua RT/RW dan Pemuka Masyarakat yang merupakan utusan dari masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan.

Sosialisasi pada Kecamatan Lubuk Sikarah ini dimulai dari Kelurahan Sinapa Piliang (21/3/22) yang dibuka oleh Sekretaris Lurah Sinapa Piliang, Fitri Yelita, SH dan juga dihadiri oleh Lurah Sinapa Piliang, Novriadi, A.Md.

Dalam kesempatan ini Edrizal, SH, MM selaku Kabag Hukum dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 mengatakan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dengan melibatkan peran aktif orang tua, keluarga, ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga di bidang perlindungan perempuan dan anak.

“Sosialisasi Peraturan Daerah ini diharapkan tidak hanya sampai bagi yang hadir sosialisasi ini, tapi kita juga berharap yang hadir pada sosialisasi hari ini juga dapat menyebarkan kepada masyarakat luas, khususnya yang ada di lingkungannya masing-masing,” pinta Edrizal.

Untuk Perda Nomor 2 Tahun 2015 yang seyogyanya dipaparkan oleh Utusan Anggota DPRD Kota Solok, diwakilkan kepada Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Alex Shindo, SH, MH.

Alex Shindo mengatakan Perda Nomor 2 Tahun 2015 merupakan Perda Inisiatf dari DPRD dan juga  Pemerintah Daerah Kota Solok telah menyediakan bantuan hukum  bagi masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum dan masyarakat kita yang terjerat kasus hukum. Kepada masyarakat yang butuh bantuan hukum, agar terlebih dahulu melengkapi syarat-syaratnya dan pengurusannya bisa melalui Kelurahan masing-masing atau bisa juga langsung ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok.

“Bantuan Hukum diberikan penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dan untuk masalah hukum pidana adalah seluruh hukum pidana hukum pidana kecuali: Tindak Pidana Psikotropika dan sejenisnya, Tindak Pidana Teroris, Subversif, Ilegal Logging, Ilegal Minning, Traffiking, Pelaku Asusila, dan Judi,” tutup Alex Shindo.(mr)

Tags: ,