Bawaslu Ajak Pemuda Islam Kota Solok Awasi Pemilu 2024

Bawaslu Ajak Pemuda Islam Kota Solok Awasi Pemilu 2024

Solok, (InfoPublikSolok) – Bawaslu Kota Solok mengajak Pemuda Islam Kota Solok untuk mengawasi Pemilu 2024. Ajakan ini disampaikan oleh anggota Bawaslu Kota Solok, Budi Santosa pada Kegiatan Jambore Pemuda Islam Tahun 2022 di Camping Ground Taman Qitiran Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sabtu (30/7). Kegiatan jambore ini diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Solok. Panitia dan peserta kegiatan bejumlah 75 orang yang berasal dari 13 Kelurahan yang ada di Kota Solok.

Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024 telah dimulai tanggal 14 Juni 2022, dimana Undang-Undang mengatur bahwa Tahapan dan Jadwal Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

“Oleh sebab itu saya mengajak seluruh Pemuda Islam Kota Solok untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Bentuk partisipasi ini dapat dilakukan dengan mengajak seluruh keluarga, tetangga dan masyarakat dilingkungan tempat tinggal kita untuk mencegah dan menjauhi potensi-potensi terjadinya pelanggaran Pemilu, seperti politik uang (money politic), penyebaran berita bohong (hoax) dan fitnah, isu SARA (Suku, Agama, ras dan Antar golongan) serta menjaga netralitas ASN, TNI dan POLRI serta upaya-upaya pencegahan pelanggaran Pemilu lainnya,” papar Budi.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana saat ini akan masuk pada tahapan dan jadwal pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada tanggal  01 s/d14 Agustus 2022.

Budi melanjutkan, Bawaslu Kota Solok tidak bisa bekerja sendiri dan sangat membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 mendatang khususnya Pemuda Islam Kota Solok.

“Tantangan kita di Kota Solok kedepan, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap politik uang (money politic). Kerawanan terhadap praktik-praktik politik uang harus mampu kita cegah secara bersama-sama. Kita harus memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bahwa politik uang dalam Pemilu adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi serta nilai-nilai agama. Dalam pandangan Islam, politik uang dapat dikiaskan dengan perbuatan suap/sogok atau risywah yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar,” jelas anggota Bawaslu Kota Solok.

Sebagai wujud terhadap larangan praktik politik uang disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni larangan money politic. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Sanksi politik uang dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. (SI)

 

 

Tags: , , , ,