Bawaslu Kota Solok Ajak Pemuda, Mahasiswa dan Siswa Awasi Pemilu 2024

Bawaslu Kota Solok Ajak Pemuda, Mahasiswa dan Siswa Awasi Pemilu 2024

Solok, (InfoPublikSolok) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok mengajak pemuda, mahasiswa dan siswa SMA/SMK se-Kota Solok untuk mengawasi Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kota Solok Budi Santosa dalam kegiatan sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dan Pusat Pendidikan Wawasan Keabangsaan (PPWK) yang diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol Kota Solok di Aula SMP N 5 Kota Solok, Senin (19/9).

Hadir dalam pertemuan ini Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok beserta jajaran, Kasdim 0309/Solok, Bawaslu Kota Solok serta undangan organisasi masyarakat, mahasiswa dan siswa-siswi SMA/SMK se-Kota Solok.

Dalam pertemuan ini, Anggota Bawaslu Kota Solok Budi Santosa memaparkan bahwa tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2024 lalu, dimana Undang-Undang mengatur bahwa tahapan dan jadwal Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan.

“Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Kita mengajak seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan hari ini untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan partisipatif Pemilu 2024.

Bentuk partisipasi masyarakat, jelasnya, dapat dilakukan dengan mengajak seluruh keluarga, tetangga dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kita untuk mencegah dan menjauhi potensi-potensi terjadinya pelanggaran Pemilu yang sering terjadi, seperti politik uang (money politic), penyebaran berita bohong (hoax) dan fitnah, isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) serta menjaga netralitas ASN, TNI dan POLRI serta upaya-upaya pencegahan pelanggaran Pemilu lainnya.

Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan digelar tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota akan digelar 27 November 2024.

“Bawaslu Kota Solok tidak bisa bekerja sendiri dan sangat membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan Pemilu tahun 2024 mendatang khususnya organisasi masyarakat, mahasiswa dan siswa-siswi SMA/SMK Se-Kota Solok. Seluruh peserta yang hadir diharapkan bisa berpartisipasi aktif dengan cara melakukan pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat bahwa politik uang itu berbahaya,” jelasnya.

Alasannya, lanjut Budi, masyarakat menjatuhkan pilihan berdasarkan kekuatan finansial peserta Pemilu, bukan lagi berdasarkan integritas dan visi misi yang diusung. Ia meyakini bahwa organisasi masyarakat, mahasiswa dan siswa-siswi SMA/SMK Se-Kota Solok akan bisa mendorong masyarakat untuk menolak politik uang. Caranya harus didekati dengan persoalan kultural atau budaya di tengah-tengah masyarakat dan harus ada keberanian organisasi masyarakat, mahasiswa dan siswa-siswi SMA/SMK Se-Kota Solok untuk menolak politik uang.

Tantangan dalam menghadapi Pemilu 2024 ke depan, kerawanan terhadap praktik-praktik politik uang harus mampu semaksimal mungkin dicegah secara bersama-sama dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat serta berikan pendidikan politik kepada masyarakat, bahwa politik uang dalam Pemilu adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi serta nilai-nilai agama.

Dalam pandangan Islam, politik uang dapat disamakan dengan perbuatan suap/sogok atau “risywah” yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar.

Sebagai wujud terhadap larangan praktik politik uang disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni larangan money politic. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.

Sanksi politik uang dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Tags: