Bawaslu Kota Solok Kawal Hak Pilih Masyarakat pada Pemilu 2024

Bawaslu Kota Solok Kawal Hak Pilih Masyarakat pada Pemilu 2024

Solok, (InfoPublikSolok) – Bawaslu Kota Solok siap untuk mengawal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024. Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Kota Solok Budi Santosa, Jumat (14/10/2022).

Budi menyatakan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, telah memasuki Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yaitu 14 Oktober 2022 s/d 21 Juni 2023. Bawaslu Kota Solok siap mengawasi dan mengawal hak pilih seluruh warga masyarakat Kota Solok yang berhak memilih pada Pemilu tahun 2024.

Tahapan ini diawali dengan penyerahan Daftar Agregat Kependudukan per-kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU. Pemutakhiran data pemilih adalah salah satu tahapan yang paling krusial dalam Pemilu, karena ini akan menentukan hak konstitusional warga negara yaitu hak untuk dapat memberikan suaranya pada pemungutan suara di TPS tanggal 14 Februari 2024.

Proses tahapan ini dilakukan mulai dari penyediaan daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), penyusunan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK). Untuk memastikan akurasi data pemilih dan data presisi dengan kondisi pemilih yang sebenarnya, Bawaslu Kota Solok akan mengawasi setiap proses tahapan ini.

Tujuan pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah untuk memastikan ketaatan prosedur pemutakhiran dan akurasi data pemilih dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP/Pantarlih) agar jangan ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan punya hak pilih tetapi tidak dapat memilih, atau sebaliknya ada warga yang tidak memenuhi syarat dan tidak punya hak pilih tetapi mencoblos surat suara pada hari pemungutan suara.

Selanjutnya, dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kota Solok akan memastikan ketaatan proses dan akurasi data terkait pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar. Seperti masyarakat yang sudah memasuki usia 17 tahun, masyarakat yang sudah kawin, masyarakat yang beralih status dari anggota TNI/POLRI ke masyarakat sipil, dan masyarakat yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Bawaslu Kota Solok juga akan memastikan ketaatan proses dan akurasi data terkait pemilih yang terdaftar tapi tidak memenuhi syarat. Seperti masyarakat yang sudah meninggal dunia dan masyarakat yang beralih status dari Sipil menjadi anggota TNI/POLRI.

Pengawasan pemutakhiran data pemilih akan dilakukan oleh seluruh jajaran pengawas pemilu dari Bawaslu Kota Solok. Pengawasan dilakukan dengan tahapan, menyusun peta kerawanan, menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pengawasan melekat, analisis data, audit dan investigasi, pengawasan partisipatif, dan berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan stakeholder terkait. Dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih selluruh lapisan masyarakat juga bisa bergabung untuk bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif yang dimaksud adalah, masyarakat ikut memastikan ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) mendatangi rumah masing-masing. Jika menemukan pelanggaran, seperti tidak ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang datang, warga yang tidak memenuhi syarat dicatat dalam daftar pemilih, atau warga yang memenuhi syarat tidak dicatat, segera laporkan ke Bawaslu Kota Solok. (si)

Tags: ,