Bawaslu Kota Solok : Media Memiliki Peranan Penting Dalam Menyukseskan Pemilu 2019

Bawaslu Kota Solok : Media Memiliki Peranan Penting Dalam Menyukseskan Pemilu 2019

Solok, (InfoPublikSolok) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok, Triati S. Pd menyebutkan, bahwa awak media cetak dan elektronik memiliki peran penting dalam ikut melakukan pengawasan dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Penegasan itu dikatakan Triati pada acara sosialisasi Fasilitasi, Publikasi dan Dokumentasi Pengawas Pemilu dengan tema Peran Awak Media Dalam Pengawasan dan Mensukseskan Pemilu 2019 Yang Berintegritas di hadapan puluhan wartawan yang hadir di Aula Mami Hotel, Kota Solok, Minggu (17/2) pagi.

Triati yang membuka secara resmi acara itu dan langsung tampil menjadi pemateri sesi pertama menyebutkan, insan pers mempunyai kontribusi dan peran serta yang luar biasa dalam ikut menyukseskan Pemilu di Kota Beras ini dengan lancar dan berintegritas.

Dalam pemaparan materinya Triati mengatakan, bahwa secara garis besar tugas pokok pengawasan yang diemban Bawaslu ada dua, yakni pencegahan potensi pelanggaran dan penindakan dengan bukti pelanggaran. Dijelaskan potensi kerawanan pelanggarann dalam Pemilu dapat tejadi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye dan masa tenang, distribusi logistik hingga tahapan pemungutan dan perhitungan suara.

Bawaslu kata Triati mengemukakan, dalam melaksanakan tugasnya, juga membutuhkan awak media selain peran serta masyarakat dan unsur elemen lainnya. Dugaan pelanggaran Pemilu dapat bersumber dari laporan masyarakat dan investigasi yang dilakukan media. Untuk menampung bentuk pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu juga telah menyediakan aplikasi pengawasan berbasis android GOWASLU yang dapat diunduh di playstore, serta melalui email: medsos@bawaslu.go.id.

“Pena dari awak media akan sangat tajam untuk menyukseskan Pemilu 2019, dugaan pelanggaran bisa berasal dari pelaporan awal dari masyarakat. Masyarakat, insan pers, hingga peserta Pemilu bisa menghubungi kami. Kantor kami terbuka lebar untuk siapa saja. Dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti malalui investigasi. Mari kita wujudkan Pemilu yang berintegritas,” ajak Triati.

Triati juga menyinggung soal masalah yang berkaitan dengan pemetaan masalah yang berhubungan dengan Masalah Teknis dam Masalah Non Teknis. Yang berhubungan dengan Masalah Teknis kata Triati, diantaranya yang berkaitan dengan masalah akurasi daftar pemilih dan akurasi hasil pemungutan suara. Sedang yang berkaitan dengan masalah non teknis katanya mengemukakan, diantaranya yang berhubungan dengan masalah partisipasi pemilih, politik uang, intimidasi dan kekerasan, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye.

“Menyikapi maraknya desas-desus politik uang, tolak uangnya dan laporkan orangnya,” tegas Triati.

Sedangkan Anggota Bawaslu Provinsi Sumbar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Vifner, SH, MH yang tampil sebagai pemateri di sesi kedua di acara itu, mengangkat topik tentang Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian.

Vifner menyorot bahaya berita hoax dan ujaran kebencian melalui media, terutama negatif campaign melalui media sosial. Kerjasama antar lembaga dengan pelibatan masyarakat dan media bisa membantu Bawaslu mencegah maraknya ujaran kebencian. Disinilah peran media dengan gencar memberikan edukasi tentang ancaman pidana dari pelanggaran tersebut.

Rafiqul Amin, Komisioner Bawaslu Kota Solok Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, pada kesempatan ini menyampaikan kepada para awak media hasil rekapitulasi data pelanggaran yang terjadi di wilayah kerja Bawaslu Kota Solok. terdapat 1 (satu) temuan kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu, sementara Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya belum ada temuan atau masih nihil.

Menurut Amin, rendahnya temuan pelanggaran dan laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Solok dapat disebabakan karena masih kurangnya dampak dari sosialiasi yang telah dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Solok mengenai peraturan dan bentuk pelanggaran Pemilu atau karena memang disebabkan rendahnya pelanggaran yang terjadi di lapangan.

“Dugaan Pelanggaran Pemilu dapat dilaporkan oleh WNI yang punya hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu paling lama 7 hari kerja sejak diketahui peristiwa,” terangnya.

Acara sosialisasi yang juga dihadiri Anggota Bawaslu dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok beserta jajaranya itu, juga diisi dengan sesi tanya jawab yang hangat dan menarik antara para pemateri dengan awak media peserta acara. (re)

Tags: , , ,