BBM Bersubsidi Tidak Tepat Sasaran di Kota Solok

BBM Bersubsidi Tidak Tepat Sasaran di Kota Solok

Solok, (InfoPublikSolok) – Pemerintah Kota Solok melalui Bagian Perekonomian malakukan rapat koordinasi dengan pihak PT. Pertamina, Pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum (SPBU) yang ada di Kota Solok (SPBU Banda Pandung, SPBU KTK, dan SPBU Pandan Ujung) serta OPD Teknis di Ruang Rapat Walikota Solok, Kamis (28/3/2019).

Rapat  dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Solok diwakili staf ahli Walikota, Ir. Alkaf,  dihadiri oleh OPD Teknis yakni Kepala Dinas Perdagangan, KUKM Kota Solok, Dedi Asmar, Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Kota Solok, Eka Yulmalida, Kabag Perekonomian Setda, Milda Murniati, Kasi Perencanaan DPM-PTSP, Anton Setiadi, Kasi Operasional Satpol PP Kota Solok, Riko Saputra dan Kasubag Dokumentasi Bagian Hukum, Alex Shindo.

Dalam arahannya Staf Ahli Walikota, Ir. Alkaf menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan BBM Bersubsidi sebagai antisipasi penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran perlu dilakukan koordinasi dengan Pertamina, SPBU dan OPD teknis sehingga kedepan penyaluran BBM Bersubsidi di Kota Solok harus tepat sasaran.

Rapat ini dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya oknum yang antri berulang kali mengisi bensin/premium di SPBU KTK dan adanya pembelian BBM bersubsidi dengan jerigen dan mobil lansir yang dikhawatirkan untuk dijual kembali sebagai pengecer. Kondisi demikian tidak hanya terjadi di Kota Solok, namun juga terjadi di Kab/Kota di seluruh Indonesia.

Laporan dari Manager SPBU KTK, Roni Malik menyampaikan bahwa kondisi di lapangan seringnya kendaraan dinas mengisi BBM Bersubsidi dan sudah dilakukan penolakan namun mereka tetap bersikeras mengisi BBM bersubsidi, dan untuk pembelian BBM bersubsidi dengan jerigen sudah dihentikan namun untuk mobil lansir belum bisa dicegah oleh petugas SPBU itu sendiri.

“Rata-rata kondisi seperti ini juga terjadi di SPBU Banda Pandung dan SPBU Pandan Ujung,”  tegas Meri Karmila Manager SPBU Pandan serta Riko dari SPBU Banda Pandung.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 pasal 55 menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana paling lama  6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah). Dan Perpres No 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian harga jual eceran Bahan Bakar Minyak menerangkan bahwa Peruntukan BBM bersubsidi diperuntukan untuk Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan dan Pelayanan Umum.

“SPBU akan memberikan BBM Bersubsidi untuk masyarakat apabila adanya surat rekomendasi dari OPD teknis sesuai dengan Perpres No 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dan Perpres No. 43 Tahun 2018. Jika adanya penyaalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Solok segera laporkan kepada PT. Pertamina dan akan langsung kami tindak lanjuti,” ujar Sales Eksekutif Manager pada PT. Pertamina Sumbar, Warih Wibisono.

Menindaklanjuti kondisi demikian, disampaikan oleh Ir. Alkaf bahwa akan dibuat Perwako untuk membackup permasalahan yang terjadi dilapangan saat ini. selanjutnya akan dilakukan sosialisasi berupa imbauan dari Walikota Solok untuk masyarakat selaku pengecer sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2001.

Juga akan dibuat spanduk oleh PT. Pertamina berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Solok melalui Bagian Perekonomian Setda Kota Solok yang berisi ”SPBU tidak melayani Pengisian BBM bersubsidi dengan Kendaraan Dinas, Jerigen dan Mobil Lansir” untuk dipasang di tiap-tiap SPBU yang ada di Kota Solok.

Lebih lanjut, Satpol PP diminta bertugas di SPBU untuk melakukan pengawasan dan penertiban kendaraan dinas yang mengisi BBM bersubsidi sehingga ke depan peruntukan BBM bersubsidi di Kota Solok benar-benar sesuai dengan peruntukannya. (lm)