Solok, InfoPublikSolok – Dalam rangka menindaklanjuti permohonan eksekusi atas Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Slk, telah dilaksanakan pengukuran lapangan pada lokasi jalan masuk Gelanggang Olahraga (GOR) Marahadin Kota Solok, Kamis (5/11/2026).

Permohonan eksekusi tersebut diajukan oleh Sdr. Yasril Caniago terhadap Pemerintah Kota Solok c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solok. Kegiatan pengukuran melibatkan para pihak terkait, Tim Kantor Pertanahan Kota Solok, serta Tim Pengadilan Negeri Solok.

Sebelum pengukuran dilaksanakan, Tim Kantor Pertanahan Kota Solok meminta masing-masing pihak untuk terlebih dahulu memasang pancang pada titik-titik batas tanah berdasarkan pendapat dan pemahaman masing-masing terhadap bidang tanah yang disengketakan. Pancang tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pengukuran lapangan oleh Tim Kantor Pertanahan.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan identifikasi batas antara bidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan tanah milik Pemerintah Kota Solok yang telah dimanfaatkan untuk pelebaran jalan masuk GOR Marahadin pada tahun 2024. Pelebaran jalan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sebagian tanah Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan aset Pemerintah Kota Solok, melalui pemunduran pagar kantor sekitar 12–13 meter dari posisi sebelumnya.

Identifikasi ini bertujuan untuk memperjelas letak dan batas masing-masing bidang tanah, khususnya dalam membedakan objek sengketa dengan tanah milik Pemerintah Kota Solok yang telah dimanfaatkan untuk pelebaran jalan.

Hasil pengukuran lapangan selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk peta oleh Tim Kantor Pertanahan Kota Solok. Peta tersebut akan menjadi bahan pendukung dalam proses pelaksanaan eksekusi serta memberikan gambaran teknis mengenai letak dan batas-batas bidang tanah berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR Kota Solok, Eda Haryani, ST, M. Si menyampaikan bahwa pengukuran lapangan ini menjadi langkah penting untuk memperoleh kejelasan batas antara tanah yang menjadi objek sengketa dengan tanah milik Pemerintah Kota Solok.

“Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan kejelasan letak dan batas masing-masing bidang tanah berdasarkan kondisi di lapangan. Kami berharap hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Kantor Pertanahan Kota Solok dapat memberikan gambaran teknis yang jelas dan menjadi dasar pendukung dalam proses penyelesaian sengketa tanah GOR Marahadin,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa DPUPR Kota Solok akan mengikuti proses dan tahapan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung upaya penyelesaian permasalahan ini secara tertib dengan mengedepankan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedia data dan informasi spasial yang dapat mendukung proses pelaksanaan eksekusi secara objektif dan terukur. Pemerintah Kota Solok berharap seluruh tahapan penyelesaian permasalahan ini dapat berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan para pihak.