Cegah Covid-19, KPU Kota Solok Lantik Anggota PPS Secara Sederhana

Cegah Covid-19, KPU Kota Solok Lantik Anggota PPS Secara Sederhana

Solok, (InfoPublikSolok) – KPU Kota Solok menyelenggarakan pelantikan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok pada Minggu, (22/03). Dengan adanya ancaman pandemik virus Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pelantikan ini tetap dilaksanakan secara sederhana setelah berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kapolres Solok Kota dan Bawaslu Kota Solok. Pelantikan anggota PPS ini berlangsung di Balairung KPU Kota Solok Jalan Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo. Pelantikan ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama untuk PPS se-Kecamatan Lubuk Sikarah dan sesi kedua untuk PPS Se-Kecamatan Tanjung Harapan.

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 Panitia pelaksana pelantikan menyiapkan hand sanitizer untuk cuci tangan panitia dan peserta. Panitia juga mengatur jarak duduk peserta, dan menghindari kontak fisik antar peserta maupun peserta dengan panitia.

Pelantikan Anggota PPS KPU Kota Solok diikuti oleh 39 peserta. Prosesi Pelantikan dan pengambilan Sumpah di pimpin Ketua KPU Kota Solok Asraf Danil H dan disaksikan Kesbangpol Kota Solok, Bawaslu Kota Solok, dan Perwakilan Kapolres Solok Kota.

Dalam amanatnya Asraf Danil H menyampaikan bahwa bedasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang meliputi Penundaan Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020. Lebih lanjut Asraf juga menyampaikan beberapa ketentuan terkait dampak dari penyebaran Covid 19, diantaranya PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda, PPS yang dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat.

Asraf menyampaikan “Penundaan juga dilakukan pada proses verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Selanjutnya juga diadakan penundaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 26 Maret s/d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April s/d. 17 Mei 2020. terakhir juga diadakan penundaan pemutakhiran  dan  penyusunan   daftar  pemilih

Disamping itu Asraf juga berpesan agar PPS yang telah dilantik bekerja sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, taat azas, dan selalu bekerja dengan profesional. (ed)

Tags: , , , , ,