Cegah Lonjakan Paska Nataru Dengan Langkah Antisipatif Sejak Dini

Cegah Lonjakan Paska Nataru Dengan Langkah Antisipatif Sejak Dini

Jakarta, (InfoPublikSolok)   Menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) seluruh Pemerintah Daerah tidak mentolerir adanya perkembangan ke arah yang kurang baik. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menegaskan bahwa kesiapan yang baik menghadapi Nataru penting sejak dini agar penularan tidak meningkat dan meluas.

Meskipun saat ini kondisi kasus terkendali, namun mengingat pengalaman Indonesia selama ini belum berhasil melewati periode libur panjang tanpa kenaikan kasus. “Kesiapan menuju periode Nataru menjadi penting agar kita dapat bersama-sama mencegah naiknya kasus sejak saat ini,” Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (9/12/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam melakukan persiapan menghadapi Nataru, Wiku menyebut sejumlah indikator harus dipantau terus menerus. Pertama perkembangan kasus. Meskipun kondisi nasional masih terkendali, namun kasus harian pada 6 provinsi sempat naik signifikan. Diantaranya, Lampung dengan kasus harian dari 1 menjadi 18 kasus dalam 4 hari, Bangka Belitung naik dari 8 menjadi 15 kasus dalam 2 hari,  DKI Jakarta naik dari 41 menjadi 70 kasus dalam 2 hari, Jawa Barat naik dari 29 menjadi 83 kasus dalam 3 hari, NTT naik dari 3 menjadi 27 kasus dalam 3 hari dan Papua Barat naik dari 4 menjadi 13 kasus dalam 5 hari.

Indikator selanjutnya, pada angka reproduksi efektif (Rt) atau potensi penularan dalam suatu populasi. Angka RT mulai menunjukkan kenaikan di beberapa provinsi. Ini adalah alarm dini dalam penetapan langkah-langkah pengendalian. Ada 2 pulau yang mengalami kenaikan yaitu pulau Jawa dari 0,95 pada 11 November 2021 naik menjadi 0,978 per 2 Desember 2021. Dan Pulau Sulawesi dari 0,95 pada 11 November 2021 menjadi 0,978 per 2 Desember 2021.

Protokol kesehatan penting untuk dicermati. Karena naiknya Rt pada beberapa wilayah tidak dibarengi dengan kepatuhan akan protokol kesehatan. “Padahal ini aspek penting mencegah penularan. Data menunjukkan, 32 kabupaten/kota tidak patuh memakai masker dengan angka kurang dari 60% warga patuh,” lanjutnya.

Selanjutnya, mobilitas penduduk. Karena berpotensi memberikan ruang penularan. Kabar baik saat ini, mobilitas per pulau yaitu Bali, Jawa, Kalimantan, Maluku Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Sumatera menunjukkan penurunan sejak awal November. Hanya saja, Pulau Maluku mobilitanya lebih tinggi dari data pembanding pada Februari 2020. Sementara pada Pulau Nusa Tenggara, berada sedikit di bawah pembanding tersebut.

Karenanya, untuk mencegah kenaikan periode nataru, mobilitas penduduk harus terus dikendalikan dan dilakukan dengan aman. Masyarakat dimohon melakukan mobilitas hanya ketika diperlukan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menyiapkan prasyarat perjalanan yang diperlukan seperti testing dan vaksinasi.

Sementara dari sisi kuratif. Kesiapan fasilitas Kesehatan untuk menangani pasien covid-19 merupakan aspek yang harus terus diperhatikan. Sejauh ini Indonesia masih tetap mempertahankan kesiapsiagaan terlihat dari data tempat tidur untuk COVID-19 yang cenderung tetap dan belum dikonversi kembali.

Meskipun secara nasional, jumlah keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) isolasi pada rumah sakit rujukan menunjukkan tren penurunan, namun  pada beberapa provinsi menunjukkan kenaikan. Seperti di Nusa Tenggara Timur dari 8, 97% per 7 Desember menjadi 10,31% sehari setelahnya, Kalimantan Tengah dari 1, 51% per 5 Desember menjadi 2,14% per 8 Desember.

Sedangkan Gorontalo dari 0% pada tanggal 5 naik menjadi 1,11% per tanggal 8 Desember. Papua dari 10,65% per 5 Desember menjadi 11,26% pada 8 Desember. Aceh 3,62% per 3 Desember naik menjadi 7,61% per 8 Desember. Lalu, di Jawa Tengah dari 2,02% per 5 Desember menjadi 2, 38% per 8 Desember.

Untuk pelaporan kinerja posko tingkat desa/kelurahan perlu diperhatikan. Pasalnya jumlah posko yang memantau kepatuhan di daerahnya menurun dalam 9 minggu terakhir. Data menunjukkan, laporan tertinggi tercatat pada 3 Oktober 2021, yaitu sejumlah 5,5 juta laporan. Per Minggu ini hanya masuk sejumlah 3 juta laporan.

Harus menjadi perhatian pada 17 provinsi yang sudah 2 minggu tidak melaporkan pembentukan posko. Diantaranya Bali, Banten, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

Dari penjabaran data-data tersebut mulai dari data kasus, Rt, kepatuhan protokol kesehatan, kinerja posko, mobilitas penduduk hingga BOR menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Terutama pada beberapa wilayah yang sudah disebutkan. “Oleh sebab itu pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki keadaan di daerahnya selambat-lambatnya minggu depan,” tegas Wiku.

Kepada masyarakat harus mempertahankan disiplin protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, melakukan mobilitas dengan aman pada saat diperlukan ssrta ikut dalam program vaksinasi.

“Penting untuk diingat pemerintah telah mempelajari dampak kenaikan kasus dari lonjakan kasus pertama dan kedua paska libur panjang maka dari itu akan mengambil semua langkah antisipatif sejak dini,” pungkas Wiku.

(Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)/(eg)

Tags: , , , , , , , , , ,