Dinas Kesehatan Adakan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dinas Kesehatan Adakan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Solok,(InfoPublikSolok) – Dinas Kesehatan adakan Sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aula Dinas Kesehatan Kota Solok, Selasa s/d Jum’at (8 s/d 11/6/2021).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Walikota Solok, Dr.Ramadhani Kirana Putra, Kepala BPJS dalam hal ini diwakilkan oleh Kabid Kepesertaan, Evan Jasman, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Ardinal, Kabid PPSDK, dr.Hiddayaturrahmi dan Kasi Pelayanan Kesehatan, Ns. Hartini beserta staf. Peserta yang hadir yaitu RT, RW, Kasi Kesra pada masing-masing kelurahan dan warga Kota Solok yang menjadi peserta mandiri menunggak/ belum memiliki jaminan.

Dalam sambutannya, Ramadhani Kirana Putra mengatakan jaminan sosial merupakan perlindungan yang dirancang oleh pemerintah untuk melindungi warga Negara terhadap resiko kematian, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, pensiun dan kondisi pekerjaan yang tidak layak.

“Alhamdulillah Kota Solok telah dapat mewujudkan hal tersebut pada bulan Desember 2018 dengan persentase 100% yang artinya seluruh masyarakat Kota Solok sudah memiliki jaminan kesehatan,” tambahnya.

Dalam penggunaan jaminan kesehatan ini, peserta akan diberikan KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan pengurusannya berada dibawah naungan BPJS kesehatan, dalam penggunaanya masih banyak warga Kota Solok yang belum paham, baik itu dari segi prosedur, pelayanan dan manfaat yang dapat kita peroleh dari jaminan kesehatan nasional ini.

“Kami memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, sosialisasi program JKN diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Solok tentang penggunaan jaminan kesehatan”, tuturnya.

“Saat ini kepesertaan masyarakat Kota Solok dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah sebanyak 96,7 persen. Dinas Kesehatan Kota Solok juga sudah melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan dari Jamkes Sakato. Adapun permasalahan saat ini adalah adanya kepesertaan ganda, peserta yang telah pindah domisili dan peserta yang telah meninggal namun tetap masuk dalam kepesertaan JKN yang ditanggung Pemko Solok. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi JKN bagi penduduk Kota Solok yang telah memiliki jaminan kesehatan agar jaminan kesehatan yang dimiliki dapat dipergunakan dan memberikan manfaat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Solok,” ucap Ardinal.

“Syarat untuk menjadi peserta JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran) yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Solok, bersedia ditempatkan di kelas III apabila dirawat dan jika mengajukan naik kelas rawatan maka kepesertaan PBI batal. Bagi peserta mandiri menunggak yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat dipindahkan ke PBI dengan membuat surat pernyataan diatas materai 10.000 dan bersedia ditempatkan dikelas III,” lanjut Hiddayaturrahmi.

“Untuk peserta PBI atau yang dibayarkan pemerintah jika ada anggota keluarga yang pindah atau meninggal segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan/ BPJS Kesehatan. Apabila tidak dilaporkan dan terjadi temuan oleh tim pemeriksa keuangan maka yang bersangkutan wajib mengembalikan kelebihan iuran kepada pemerintah,” tutupnya.  (es)

Tags: , , , , , , ,