Dinas Kesehatan Gelar Monev JKN-KIS Bagi Petugas Puskesmas

Dinas Kesehatan Gelar Monev JKN-KIS Bagi Petugas Puskesmas

Solok, (InfoPublikSolok) – Dinas Kesehatan Kota Solok menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi 40 orang petugas Puskesmas dan Pengelola program di aula Dinas Kesehatan Kota Solok, Kamis (8/11).

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok diwakili Kabid PPSDK, dr. HiddayaturrahmI, M.Kes. Turut hadir pada kegiatan ini dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Solok yang diwakili Eshlich Von Dantes, Marinus Hardi S. dan Neldawati.

dr. Hiddayaturrahmi, M.Kes, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dalam pelaporan JKN, mengetahui kendala dalam pelaksanaan JKN di Puskesmas, serta memahami permasalahan data dan dalam rangka untuk menjadikan kota Solok sebagai kota UHC (Universal Health Coverage).

Selanjutnya Narasumber Ehslich Van Dantes dalam materinya mengatakan JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran (non PBI) atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (PBI).

Untuk PBI bagi masyarakat kurang mampu di kota Solok dibantu oleh jaminan JKN/KIS dari Pemerintah Pusat sejumlah 15.015 jiwa sedangkan yang dibayarkan oleh Pemda Kota Solok dan Provinsi Sumbar Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) sebanyak 11.432 jiwa. Sedangkan yang dibayarkan oleh Pemda Kota Solok / PBI Kota Solok sebanyak 7.254 jiwa. Adapun untuk masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, Dinas Kesehatan kota Solok sudah berupaya untuk memberikan melalui Jamkesko, namun masih benyak warga yang belum mendaftarkan diri.

Narasumber berikutnya dari BPJS Kesehatan Cabang Solok, Marinus Hardi S. menjelaskan jaminan sosial merupakan perlindungan yang dirancang oleh pemerintah untuk melindungi warga negara terhadap resiko kematian, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, pensiun dan kondisi pekerjaan yang tidak layak.

Pemerintah juga mengembangkan program asuransi kesehatan secara nasional sampai tercapainya UHC pada tahun 2019 yang merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu seperti yang dijamin undang-undang SJSN yang dilaksanakan oleh BPJS. Menghadapi tantangan UHC maka dari itu pemerintah menyusun strategi dengan pengintegrasian Jamkesmas kedalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola secara terpusat oleh BPJS paling lambat 1 Januari 2019 semua masyarakat sudah menjadi peserta BPJS.

Dengan pernyataan ini diharapkan nantinya masyarakat kota solok telah paham tentang JKN serta Petugas Puskesmas dan Pengelola Program bisa bekerja sama untuk menjadikan kota Solok sebagai kota yang telah UHC. (ig)

Tags: , , , ,