Disperkim Konsultasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat ke Provinsi Riau

Disperkim Konsultasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat ke Provinsi Riau

Solok, (InfoPublikSolok) – Peraturan Menteri PUPR No. 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatur ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar sub urusan Pekerjaan Umum dan sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Standar pelayanan minimal Perumahan Rakyat mencakup, Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Fasilitasi tersebut berupa pendampingan, pembinaan, pelayanan informasi, dan bantuan teknis.

Dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok diwakilkan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Ramayani Syafitri Br. H, S.Sos serta Kasubag Program dan Keuangan, Chichi Beta Octesa, SE, M.Si melakukan konsultasi dan koordinasi tentang penatausahaan administrasi kepegawaian dan tata naskah dinas serta penganggaran dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat ke Dinas Perkim Kabupaten Kampar dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru tanggal 22 & 23 Juni 2022.

Dari lawatan rombongan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ini diketahui bahwa penganggaran dan pelaporan SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perkim Kabupaten Kampar sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan karena tidak terjadi bencana dan relokasi program Kab/Kota sehingga pelaporan SPM pada Dinas Perkim Kabupaten Kampar nihil.

Penganggaran dan pelaporan SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perkim Kota Pekanbaru sudah dianggarkan. Pemenuhan SPM baru sampai pada tahap identifikasi daerah rawan bencana dengan kategori sedang.

Tata naskah dinas di Dinas Perkim Kota Pekanbaru sudah dilakukan secara online, mulai dari penciptaan arsip/ dokumen sampai penandatanganan semua dilakukan secara online. Sementara untuk tata naskah dinas di Dinas Perkim Kabupaten Kampar masih dilakukan secara manual. (jt)

Tags: , ,