Mendirikan Bangunan Tanpa IMB Akan Merugikan Pemilik Bangunan

Mendirikan Bangunan Tanpa IMB Akan Merugikan Pemilik Bangunan

Solok, (InfoPublikSolok) – Salah satu aspek penting dalam mewujudkan kota yang indah, bersih, tertib dan berbudaya adalah tertib bangunan melalui mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penyelenggara IMB di Kota Solok berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan. IMB merupakan prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait yang akan mendirikan bangunan pada suatu lahan sesuai dengan tata guna tanahnya (Pasal 1 Perda 12/2003).

IMB harus diurus sebelum memulai pengerjaan bangunan sesuai dengan Pasal 10 Perda 12/2003 yang berbunyi, untuk mendirikan Bangunan dalam daerah harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

Sehubungan dengan pengurusan izin ini dilakukan pemancangan batas bangunan yang diizinkan sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang diatur dalam Pasal 9 bahwa setiap bangunan atau pekarangan tidak boleh melewati rencana jalan dalam kota sebagaimana terlampir dalam Perda dan tidak mengganggu arsitektur bangunan dan lingkungan.

“Dinas PUPR telah melakukan patroli dan pengawasan bangunan baik untuk bangunan yang telah ber-IMB maupun yang belum ber-IMB di seluruh wilayah Kota Solok setiap harinya. Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Dinas PUPR melibatkan aparat Kecamatan dan Kelurahan, untuk saat ini kami sedang menyiapkan aturan kelimpahan kewenangannya,” kata Alvian, S.IP, M.Si, Kabid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah DPUPR Kota Solok di ruang kerjanya, Rabu (20/3/2019).

“Mendirikan bangunan tanpa IMB akan merugikan pemilik bangunan itu sendiri karena ketika adanya penertiban atau pelebaran jalan, maka bangunan tersebut akan dibongkar tanpa ganti rugi,” jelasnya.

Disarankan, Masyarakat dapat membuat IMB tersebut dengan mengambil formulir pengajuan IMB di Dinas Penanamamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di komplek Balaikota Solok dan melengkapi persyaratan serta memasukkan beserta permohonan ke Kantor DPM-PTSP.

Kemudian DPM-PTSP akan mengirimkan berkas ke DPUPR cq. Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah dilanjutkan dengan pengukuran dan pemancangan bangunan. Setelah semua proses selesai DPUPR akan mengirimkan kembali berkas ke DPM-PTSP untuk dibuatkan SK IMB-nya dan pemohon dapat mengambil SK IMB dan membayar retribusi di DPM-PTSP.

Pekerjaan mendirikan bangunan sebaiknya dilaksanakan setelah SK IMB selesai dan pemohon telah mengambil Plank IMB di DPMPTSP. “Plank ini merupakan bukti di lapangan bahwa pekerjaan bangunan telah mempunyai izin serta memudahkan petugas pengawasan bangunan ketika dilakukan patroli dan pengawasan bangunan,” tambah Alvian.

Disisi lain, IMB juga bermanfaat membantu pemilik bangunan jika ingin mengajukan kredit bank dan juga dari aspek sosial IMB ini dapat meningkatkan silahturrahim dengan tetangga karena ketika pengajuan berkas IMB diperlukan tanda tangan tetangga yang bersepadan langsung agar dapat meminimalisir konflik antar tetangga.

Lebih lanjut, Dinas PUPR menghimbau kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan secara liar atau tanpa IMB terutama di pinggir jalan, di atas saluran drainase maupun di atas trotoar.

“Jika ditemukan pelanggaran, maka tim pengawasan akan memberitahukan secara lisan di lapangan tentang aturan yang dilanggar dan akan ditindaklanjuti dengan surat teguran,” pungkas Alvian. (ri)

Tags: , , , ,