Kota Solok Raih Piagam WTP Tahun 2021 Sekaligus Terima DIPA dan Alokasi TKD Tahun 2023

Kota Solok Raih Piagam WTP Tahun 2021 Sekaligus Terima DIPA dan Alokasi TKD Tahun 2023

Padang, (Info Publik Solok) – Sekretaris Daerah Kota Solok, Drs. H. Syaiful A.,M.Si menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 serta Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumbar, Senin (12/12).

Kegiatan itu dihadiri Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A, Kepala Instansi Vertikal, serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 16 satuan kerja terpilih dan 19 Kabupaten/ Kota se-Sumbar yang telah menerima dokumen TKD kali ini serta yang memperoleh Opini WTP atas LKPD Tahun 2021.

Kegiatan ini merupakan awal rangkaian pelaksanaan APBN 2023. Ini mencerminkan komitmen pemerintah agar alokasi APBN khususnya Sumbar dapat dilakukan lebih awal, dan proses kerja dapat dilakukan lebih dini sehingga mampu mendorong perekonomian regional sehingga manfaat langsung dirasakan masyarakat serta dapat mempercepat pemulihan ekonomi khususnya Sumatera Barat.

“Kurang lebih dana 100 Milyar sudah bisa dilakukan pengerjaan awal tahun 2023 nanti, sehingga pertumbuhan dan pergerakan ekonomi diharapkan menjadi lebih baik,” sampai Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A mengatakan, dengan tema optimis dan tetap waspada, APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.

Pada Tahun 2023, alokasi belanja negara di Provinsi Sumbar sebesar 31,01 Trilyun dengan rincian Transfer ke daerah 19,93 Trilyun dan belanja pemerintah pusat 11,08 Trilyun.

“APBN 2023 masih tetap dirancang untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical dari APBN,” jelas Heru.

Adapun peranan Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melaksanakan analisis atas kondisi fiskal dan ekonomi regional serta financial advisor di daerah. (dd)

Tags: , , , , ,