Info Publik Solok

Media Informasi Masyarakat Kota Solok

2 Maret 2024

Launching e-Monev KIP 2022, Gubernur Sumbar: Pemprov Sumbar Tidak Anti Kritik

Launching e-Monev KIP 2022, Gubernur Sumbar: Pemprov Sumbar Tidak Anti Kritik

Bukittingi, (Info Publik Solok) – Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, keterbukaan informasi harus menjadi budaya birokrasi, karena tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk menutupi informasi yang dibutuhkan masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik itu sudah keharusan, meski terbuka tapi ada prosedur untuk membukanya, badan publik harus mampu memberdayakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sehingga itu saya dukung tekad KI Sumbar, Rebut kembali Sumbar sebagai Provinsi Informatif,” tegas Mahyeldi saat me-launching eMonev serta Bimtek KIP 2022 di Bukittinggi, Kamis (7/7).

Dijelaskan gubernur, keterbukaan informasi publik (KIP) menjadi indikator penting jika suatu institusi atau daerah ingin maju.

“Jika kita ingin maju dan sukses, tidak ada pilihan selain terbuka akan informasi publik. Jika tertutup, akan lambat maju dan itu ciri negara terbelakang. KIP adalah salah satu cara menerobos itu. Ini yang menjadi tujuan hadirnya Komisi Informasi, yaitu bagaimana mensukseskan kelembagaan dan daerah,” papar Buya.

Gubernur juga menyinggung keterbukaan di Pemprov Sumbar. Menurutnya Pemprov Sumbar tidak anti kritik, malah sebaliknya kritik sangat diperlukan untuk mencari solusi dan perbaikan ke arah yang lebih maju.

“Pemprov Sumbar tidak boleh anti kritik, karena kita manusia. Justru jika ada orang mau mengkritik dan memberi solusi, itu lebih baik, daripada tidak ada yang mengkritik berarti tidak ada lagi yang peduli,” kata Gubernur.

Sebelumnya, Wakil Ketua KI Sumbar, Arif Yumardi, dalam laporannya menyampaikan, tahun 2022 ini akan dilakukan penilaian terhadap 390 badan publik di Sumatera Barat dan terbagi dalam 9 kategori.

Sembilan kategori tersebut meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, instansi vertikal di Sumbar, PPID Utama Pemkab dan Pemko se-Sumbar, Pemerintahan Nagari, SMA/MAN sederajat, BUMN, BUMD BUMNag dan BLU, PTN/PTS, Bawaslu dan KPU.

“Monev penilaiannya berjenjang mulai dari Bimtek, Validasi Data, Pengisian Quisioner, Verifikasi, Visitasi, Presentasi serta malam Anugerah keterbukaan informasi publik. Target KI semua Badan Publik di Sumbar berprediket minimal menuju informatif,” ujar Arif Yumardi selaku Ketua Pokja Monev.

Pada sesi tanya jawab, ada tiga penanya yang meminta penjelasan kepada narasumber yaitu dari Balai Sejarah tentang informasi terkait hasil kajian, kemudian dari Padang Pariaman yang bertanya tentang konten dalam penilaian dan terakhir dari DJP Sumatera Barat mengenai apakah lembaganya juga ikut di-monev. Semua pertanyaan tersebut langsung ditanggapi oleh Komisioner dan Kadis Kominfo Sumbar. (*)

Tags: , , , , , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.