Info Publik Solok

Media Informasi Masyarakat Kota Solok

2 Maret 2024

LKPJ Walikota Solok Dengan Berbagai Rekomendasi

LKPJ Walikota Solok Dengan Berbagai Rekomendasi

Solok, (InfoPublikSolok) – Setelah melalui Pembahasan kontinu siang dan malam yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) akhirnya DPRD Kota Solok menggelar Rapat Paripurna Istimewa tentang Pengesahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Solok Tahun Anggaran 2017, di Ruang Sidang DPRD Kota Solok, Selasa (17/4)

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, SE, didampingi Wakil Ketua H. Irman Yefri Adang, SH. MH, Wakil Ketua Afdal Yandi, SP, beserta anggota DPRD Kota Solok dan dihadiri oleh Walikota Solok, H. Zul Elfian, SH, M.Si, Sekretaris Daerah Rusdianto, S.IP. MM, para Asisten, LKAAM dan Bundo Kanduang, Organisasi Perangkat Daerah dan Forkopimda serta para undangan lainnya. Rapat Paripurna istimewa dilaksanakan dalam rangka pembacaan hasil pembahasan Pansus LKPJ Walikota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan berbagai Rekomendasi.

Menurut Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, LKPJ Walikota Solok Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian tugas dan fungsi DPRD dalam pengawasan serta evaluasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Kota Solok selama setahun dan menjadi bahan masukan untuk tahun anggaran berikutnya. Setiap OPD mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD,” Ujarnya

Juru Bicara Pansus LKPJ Walikota Solok yang dibacakan oleh Ilzan Sumarta, S.Pt. Msi, menjelaskan beberapa rekomendasi DPRD Kota Solok terhadap LKPJ Walikota Solok Tahun Anggaran 2017, yaitu masih ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penulisan judul sampul, kesalahan dalam pemilihan kata, tidak adanya Sub Bab atau Sub Bahasan tentang permasalahan dan solusi sehingga sistematika dan muatan LKPJ belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam hal ini direkomendasikan Walikota agar lebih teliti dalam menyusun dan membuat laporan secara sistematis dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Terkait dengan terjadi ketidaksesuaian antara LKPJ dengan RKPD, DPRD merekomendasikan bahwa Walikota Solok perlu membentuk Tim Khusus yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Ahli yang bertugas memeriksa dan menyinkronkan kegiatan-kegiatan yang ada.

Laporan realisasi anggaran yang digunakan dalam LKPJ belum di review oleh Inspektorat atau belum diaudit oleh BPK, maka Dewan merekomendasikan Walikota Solok seharusnya menggunakan data laporan realisasi anggaran yang sudah diaudit oleh BPK atau setidaknya telah di review oleh Inspektorat sehingga data yang disajikan baik realisasi kegiatan maupun anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait arah kebijakan umum Pemerintah Daerah direkomendasikan kedepannya Walikota Solok bersama-sama DPRD Kota Solok perlu meninjau kembali dokumen perencanaan daerah khususnya yang terdapat dalam RKPD dan melakukan perbaikan pada tujuan, strategi, indikator kinerja dan target kinerja sesuai kebutuhan dan kondisi yang berkembang saat ini.

Soal Pengelolaan Keuangan, dengan masih banyaknya OPD belum mampu merealisasikan 100 % target Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah tahun 2017, Dewan merekomendasikan kedepannya Walikota Solok harus lebih aktif mendorong seluruh OPD agar mampu merealisasikan Target Pendapatan dan Belanja Daerah serta meningkatkan kemampuan seluruh OPD dalam mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk Belanja Pembangunan.(wh)

Tags: , , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.