Mendagri Pesankan Persoalan Stunting, Kematian Ibu Hamil dan Bayi Jadi Program Prioritas PKK

Dikatakan Mendagri, meski PKK telah memiliki 10 (sepuluh) Program utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing. Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting. Program penanganan stunting perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kekerdilan itu akan menimbulkan masalah, kita tidak memiliki daya saing, anak-anak kita tidak memiliki daya saing karena fisik mereka tidak memadai, kalah dengan besar tinggi fisiknya. Saya tidak mengatakan yang besar, tinggi lebih baik, tapi umumnya begitu, (karenanya) stunting menjadi program nasional yang perlu menjadi program utama dari PKK,” katanya.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Jangan sampai stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat.

“Kita tahu untuk tingkat nasional yang paling utama adalah program stunting, menekan angka stunting, kekerdilan karena kurangnya gizi pada saat masa kandungan dan dua tahun awal pada saat setelah melahirkan,” beber Mendagri.

Tak hanya itu, Mendagri juga menuturkan, pandemi Covid-19 tidak mengurangi upaya penguatan perlindungan terhadap ibu hamil dan anak. Sebab Pemerintah telah menetapkan kesehatan ibu dan anak menjadi program prioritas dalam rencana pembangunan. Salah satunya melalui Proyek Prioritas Strategis (major project) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

“Kemudian kematian ibu hamil dan anak-anak bayi, ini juga harus diturunkan, artinya harus ada perhatian terhadap masalah ibu hamil, menurunkan angka kematian ibu hamil, kematian bayi dan stunting dengan membuat terobosan untuk menambah gizi, asupan bagi ibu hamil dan bayi-bayi,” jelasnya.

Setelah memprioritaskan program tersebut, barulah Mendagri meminta PKK untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam menangani persoalan lainnya. “Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk secara nasional, baru kemudian yang lain yaitu masalah yang berhubungan untuk membantu keluarga agar mereka lebih sejahtera,” pungkasnya.