40 Pejabat Eselon III dan IV Ikuti Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

40 Pejabat Eselon III dan IV Ikuti Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

Padang, (InfoPublikSolok) – Sebanyak 40 orang Pejabat Eselon III dan IV utusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Solok yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok bertempat di Rocky Hotel Padang selama tiga hari, 27 Februari – 1 Maret 2019.

Bimtek menghadirkan dua narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Yeni Nel Ikhwan, SH, MH, Perancang Madya/ Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Boby Musliadi, SH, MH, Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Membacakan sambutan tertulis dari Walikota Solok, Zul Elfian, Bimtek ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Ir. Alkaf.

Ir. Alkaf menyampaikan, penyusunan produk hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan produk hukum yang sangat pokok dan mendasar dalam kegiatan pemerintahan, sekaligus dijadikan dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, setiap produk hukum daerah, harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, serta penyusunannya sesuai dengan legal drafting,  jika hal tersebut terpenuhi, maka produk hukum tersebut akan efektif dalam penerapannya, dan tidak bertentangan dengan  peraturan yang lebih tinggi.

“Selanjutnya kepada kita bersama dengan sungguh-sungguh dan mendalami serta memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan menerapkannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Solok ke depan,“ harap Ir. Alkaf menutup sambutan tertulis Walikota.

Sementara itu, menurut laporan Ketua Pelaksana, Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok, Edrizal, SH, MM mengatakan tujuan dari bimtek ini adalah mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama pembuatan dan penyempurnaan terhadap produk hukum daerah serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat kebijakan melalui Peraturan Daerah.

“Secara umum tujuan diadakannya Bimtek ini agar dapat menciptakan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” sebut Edrizal.

Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM, Novariza Soewandi, SH selaku moderator mengharapkan agar dengan adanya bimtek ini tercapainya sasaran bimtek, yaitu terciptanya suatu harmonisasi produk hukum daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan, yang nantinya akan dapat mendukung kebijakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemaparan materinya tentang jenis, hierarki, materi muatan dan asas Peraturan Perundang-undangan, Yeni Nel Ikhwan, SH, MH mengatakan, pertama, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum yang jelas, kedua, tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, tetapi hanya sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya, ketiga, adanya prinsip hanya peraturan yang berlaku boleh dijadikan dasar hukum dan peraturan yang akan dicabut pada waktu disusun peraturan penggantinya tidak boleh dijadikan dasar hukum.  Keempat, berkaitan dengan perbedaan materi muatan yang harus diatur dalam tiap jenis peraturan, dan kelima, pengetahuan mengenai jenis peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Boby Musliadi, SH, MH dalam materinya menyampaikan, dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berdasarkan Pasal 42 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Perkada ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.  Pimpinan perangkat daerah merupakan pemrakarsa menyusun rancangan Perkada. Selanjutnya rancangan Perkada setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum kabupaten/ kota untuk dilakukan pembahasan.

Pada hari kedua dan ketiga setelah pemaparan materi, kedua narasumber mengadakan latihan praktek penyusuanan dan proses pembuatan produk hukum daerah dengan cara membagi para aparatur yang hadir menjadi empat kelompok. (mr)

Tags: , , , ,