Penilaian Adipura Tahun 2022, DLH Mulai Petakan Titik Pantau Penilaian

Posted by: Nindi Surya Dewi Putri I Dinas Lingkuangan HidupJumat 17 Juni 2022

Solok, (InfoPublikSolok) – Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kegiatan Adipura Tahun 2022, Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok mengadakan rapat persiapan Penilaian Adipura Tahun 2022.

Rapat persiapan yang diadakan di Aula DLH ini dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi dan Kasubbag di lingkungan DLH Kota Solok.

Mengawali pertemuan, Kabid Persampahan, Agus Susanto, SH sangat berharap tahun ini Kota Solok mendapatkan Plakat Adipura serta memaparkan beberapa tempat yang menjadi titik koordinat pantau penilaian Adipura, seperti MAN, MTsN, SDN 09 PPA, SDN 06 Tanah Garam, SDN 17 Aro, SMPN 2 Kota Solok, SMPN 5 Kota Solok, DLH, Kantor Camat, DPRD dan instansi-instansi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, semua pihak yang hadir mengungkapkan kendala yang dialami di lokasi. Misalnya permasalahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih banyaknya binatang peliharaan seperti sapi yang berkeliaran, serta diharapkan pengelolaan TPA sesuai dengan SOP.

Lebih lanjut, Kepala DLH Kota Solok, Zulkifli, SP memberikan arahan dan penekanan kepada pejabat terkait pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok untuk rencana pelaksanaan kegiatan penilaian Adipura Tahun 2022.

“Sesuai titik pantau dan titik koordinat, saya pribadi berharap kepada kita bersama yang bertanggung jawab dan termasuk masyarakat Kota Solok agar segera menindaklanjuti program pemerintah mengenai penilaian Adipura Tahun 2022,” tuturnya.

Zulkifli juga berharap agar tetap melakukan koordinasi dengan OPD terkait serta instansi vertikal yang terlibat, karena untuk penilaian Adipura tahun ini berbeda dengan penilaian-penilaian tahun sebelumnya.

Penilaian tahun 2022 dimulai dari Bulan Juni hingga bulan September dan tidak terjadwal dengan pasti, maka dari itu, lanjutnya, semua instansi terkait harus bekerjasama dengan baik.

“Khusus untuk TPA diharapkan harus sesuai dengan SOP yang berlaku dan bebas dari hewan ternak masyarakat. Ini bagaimana upaya pelaksanaannya kita serahkan pada Kabid Persampahan,” ujar Zulkifli. (nsd)