Ranperda RPJMD 2021-2026, Pemko Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Ranperda RPJMD 2021-2026, Pemko Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Solok, (InfoPublikSolok) – Wakil Wali Kota (Wawako) Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra sampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021-2026 dalam agenda Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Solok, Kamis (08/08/2021).

Ramadhani menyampaikan apresiasinya kepada semua fraksi-fraksi dan juru bicara fraksi DPRD atas masukan, saran serta kritik yang membangun dalam rangka penguatan dan penyempurnaan proses penyusunan Ranperda RPJMD Kota Solok tahun 2021-2026, demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kota Solok.

“Dalam proses tersebut kita telah menyinkronkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang nantinya diarahkan untuk pencapaian visi dan misi pemerintah daerah tahun 2021-2026, dengan memperhatikan target dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat,” sebutnya.

Untuk meningkatkan sinergitas eksekutif dan legislatif dalam setiap tahapan pembahasan, baik RAPBD, RPJMD, LKPJ dan Ranperda lainnya, Ramadhani menegaskan bahwa pihaknya akan terus memonitor dan mendorong perangkat daerah untuk mempersiapkan dan menyerahkan dokumen tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk bahan pendukungnya.

Menanggapi pandangan fraksi agar menyesuaikan situasi Pandemi Covid-19 saat penyusunan dokumen RPJMD, Ramadhani menjelaskan, dalam setiap penyusunan program dan target sudah memperhatikan kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhirnya.

“Hal ini sangat tergantung kepada keberhasilan vaksinasi Covid-19, sehingga diharapkan dapat mengurangi penularan serta melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi sehingga pemulihan ekonomi yang kita harapkan dapat kita realisasikan,” harapnya.

Terkait saran Fraksi Solok Adil Makmur agar RPJMD 2021-2026 lebih diarahkan kepada pemulihan/ recovery ekonomi, Wawako menyampaikan bahwa Pemko sangat setuju dan sudah mempertimbangkannya ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan, karena Pandemi Covid-19 telah menjadikan pertumbuhan ekonomi Kota Solok mengalami kontraksi (penurunan) sampai minus 1,42 persen pada tahun 2020.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Solok Adil Makmur atas tanggapan dan saran yang telah disampaikan kemarin. Kami juga menyampaikan jawaban atas tanggapan terhadap perbedaan teks visi dan misi. Dapat kami jelaskan bahwa perbedaan tersebut dilakukan dalam rangka mempertajam visi dan misi yang disampaikan dalam masa kampanye. Untuk selanjutnya kita akan bahas dalam rapat pansus selanjutnya,” jelas Wawako.

Lebih lanjut, Wawako sepakat atas tanggapan dari Fraksi Solok Bersatu sekaitan dengan struktur organisasi perangkat daerah dalam Ranperda RPJMD Kota Solok 2021-2026. Ia menjelaskan, saat ini juga sedang dilaksanakan perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah selesai dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan ditetapkan menjadi Perda bersamaan dengan persetujuan bersama RPJMD.

“OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat kita sesuaikan dalam pembahasan RPJMD nanti. Sedangkan untuk perubahan struktur organisasi yang timbul setelah ditetapkannya Perda RPJMD, baik karena adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun karena kebutuhan daerah, akan kita lakukan penyesuaian berdasarkan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Wawako juga menyampaikan komitmennya, terkait tanggapan terhadap misi III RPJMD Kota Solok yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, yang salah satu sasarannya adalah peningkatan derajat pendidikan melalui pemetaan mutu dan SDM. “Komitmen ini akan kita wujudkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan sampai tahun 2026,” ucapnya.

Selanjutnya, Wawako menanggapi masukan Fraksi Solok Bersatu Misi V dalam RPJMD (Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Manajemen Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Efisien) agar menjadi prioritas sampai tahun 2026. Fraksi Solok Bersatu menyarankan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana kantor dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan indeks profesionalitas ASN.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju, untuk itu kami telah menjabarkannya ke dalam strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan sampai tahun 2026,” kata Ramadhani.

Dalam kesempatan itu, terkait penanganan Pandemi Covid-19, Wawako menyampaikan Pemko Solok melalui Satgas penanganan Covid-19 telah menyalurkan bantuan Sembako bagi masyarakat yang isolasi mandiri sejumlah Rp.200.000 per paket diberikan empat hari sekali, dan bantuan bagi masyarakat yang sembuh covid-19 sebesar Rp.1.000.000.

Bantuan tersebut awalnya berasal dari dana sumbangan ASN se-Kota Solok, setelah bantuan dana ASN tersebut habis maka bantuan dilanjutkan oleh Dinas Sosial Kota Solok yang mana dananya berasal dari pos bantuan BKD Kota Solok (melalui Dana Tak Terduga).

“Sampai dengan bulan Maret 2021 seluruh masyarakat yang isolasi mandiri dan yang sembuh telah dibantu berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan. Karena adanya temuan BPK maka bantuan tidak bisa lagi diberikan untuk seluruh masyarakat yang terdampak, selanjutnya hanya bisa diberikan kepada masyarakat yang termasuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan tetap akan mengacu pada surat yang dikirim oleh Dinas Kesehatan,” ungkapnya.

Rapat Paripurna penyampaian jawaban pemerintah daerah tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Solok Hj. Nurnisma, SH dan didampingi oleh unsur pimpinan Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma serta Anggota DPRD Kota Solok lainnya. Hadir dalam Rapat Paripurna Forkopimda Kota Solok, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta undangan lainnya. (wh/re)

Tags: , , , ,