RAPBD 2022: Wako Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

RAPBD 2022: Wako Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

Solok, (InfoPublikSolok) – Walikota Solok, Zul Elfian Umar sampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Kota Solok atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok terhadap rancangan Peraturan Daerah, tentang APBD tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna ke-25 masa sidang III (ketiga) tahun 2021, di aula sidang paripurna DPRD Kota Solok, Jumat (12/11/2021).

Pada kesempatan itu, Walikota Solok menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas pandangan umum Fraksi Solok Bersatu. Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Koperasi dan UKM tetap berupaya melakukan penataan dan pengelompokkan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangan secara bertahap walaupun kondisi lahan yang tersedia masih terbatas. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM selalu menertibkan pedagang yang berjualan di luar areal yang ditentukan dengan memberdayakan satuan pengamanan pasar dan BKO dari jajaran TNI dan Polri.

“Kami menyambut baik dan berterima kasih atas tanggapan Fraksi Solok Bersatu agar Pemerintah Daerah menyiapkan langkah strategis untuk pemulihan ekonomi Daerah akibat pandemi Covid-19 dan dapat kami sampaikan tahun 2022 kita sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di antaranya melakukan penataan kawasan pasar serta pengembangan UMKM dan potensi unggulan lainnya,” jelas Wako.

“Terhadap objek wisata Batu Patah Payo yang dikabarkan sudah menjadi semak belukar dapat kami jelaskan bahwa semak belukar yang terdapat pada green house di Batu Patah Payo merupakan sebahagian dari bunga krisan yang tidak terjual,” sambungnya.

Kota Solok memiliki green house untuk pengembangan bunga krisan sebanyak 6 unit yaitu 4 unit yang dibangun melalui dana APBN dan 2 unit yang di bangun melalui dana APBD Kota Solok. Adapun green house tersebut sudah diserahkan kepada kelompok tani untuk mengelolanya.

Pemasaran bunga krisan dari Batu Patah Payo biasanya ditujukan kepada pengunjung Agrowisata Batu Patah Payo dan pembeli dari Pakanbaru. Namun dengan diterapkannya PPKM sekaitan dengan pandemi Covid-19, maka pengunjung ke Agrowisata Batu Patah Payo dan pemasaran ke Pakanbaru jauh berkurang.

Disisi lain pada saat itu pada seluruh green house tersebut dilakukan penanaman, sehingga terjadi kelebihan produksi. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya angin kencang yang menyebabkan rusaknya atap green house.

“Untuk itu ke depan akan dilakukan penjadwalan tanam dari masing-masing green house yaitu digilir 1 kali 20 hari dengan tujuan bunga krisan bisa tersedia setiap saat bagi pengunjung agrowisata Batu Patah Payo,” jelas Wako.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar dijelaskan bahwa secara total pendapatan Daerah Tahun anggaran 2022 memang terjadi penurunan hal ini disebabkan adanya pengurangan alokasi penyaluran dana transfer ke daerah dari tahun sebelumnya.

Terkait dengan permasalahan pekerjaan lapangan khususnya permasalahan jalan lingkungan di Taratak kelurahan Tanah Garam atau dalam DPA pekerjaan pembangunan jalan SMP 6 ke jalan Kopral Darwis dijelaskan bahwa pekerjaan itu merupakan usulan masyarakat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp.500 juta sampai tahap perencanaan semua masyarakat yang terdampak rencana jalan sudah mensetujui pembangunan jalan tersebut dibuktikan surat pernyataan kesediaan membebaskan lahan.

Hingga pada tahap sebelum penetapan pemenang lelang ada oknum yang gagal memenangkan lelang ini mempengaruhi masyarakat agar menolak kegiatan pembangunan jalan tersebut.

Menanggapi pandangan Fraksi Solok Adil Makmur, dijelaskan terkait dengan gerbang sekolah SDN 02 dan SDN 04 PPA yang hanya memiliki satu gerbang, Wako menjelaskan bahwa pembangunan pagar tersebut akan ditindaklanjuti dengan membuat kajian teknis dan mempertimbangkan kelayakan serta ketahanan sekolah.

“Selain itu terkait sekolah yang belum memiliki kepala sekolah yang definitif dapat kami jelaskan bahwa hal ini sudah menjadi kajian serta dalam proses penunjukan dan pengangkatan di tingkat tim dan dalam waktu dekat akan dilakukan pengukuhan terhadap pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah,” kata Walikota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Solok, Hj. Nurnisma, SH menyampaikan untuk pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah akan dilaksanakan pembahasan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah yang telah dijadwalkan akan mulai dibahas pada hari Sabtu tanggal 13 November hingga Selasa tanggal 16 November 2021.

Setelah itu akan dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 18 November 2021 sampai tanggal 21 November 2021 mendatang. (wh)

Tags: ,