Rembuk Program Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Koto Panjang

Solok, (InfoPublikSolok) – Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diumumkan oleh Kementrian Kesehatan pada rapat kerja Nasional BKKBN, Rabu (25/1), dimana Prevalensi Stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan dalam forum tersebut stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis. Oleh sebab itu angka stunting ini harus turun menjadi 14% di tahun 2024.

Maka sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penurunan stunting khususnya di Kota Solok, Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok melaksanakan Rembuk Program Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Koto Panjang, Rabu (17/5).

Rembuk Stunting ini dibuka langsung oleh Lurah Koto Panjang, Jimmi Muhara, SH, serta turut dihadiri, oleh Penyuluh Keluarga Berencana, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Ketua LPMK, Ketua RT, Bidan Pustu, Bundo Kanduang, Kader Posyandu, TP-PKK, dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Koto Panjang.

Kegiatan diawali dengan pemaparan materi tindak lanjut Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting yang telah dilaksanakan di Kota Solok oleh DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan Kota Solok. Selanjutnya Lurah Koto Panjang memberikan arahan dan membuka sesi diskusi bersama seluruh tamu undangan yang hadir terkait solusi terbaik apa yang ditemukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kelurahan Koto Panjang, apakah yang didampingi itu benar-benar keluarga yang berisiko stunting sehingga nantinya akan ada solusi yang dapat disepakati.

Selanjunya, Kepala DPPKB dengan ini diwakili oleh Wendi Afrizal, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementrian Kesehatan, Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Sumatera Barat sebesar 25,2% pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya yang masih 23,3% sedangkan Prevalensi Stunting di Kota Solok sebesar 18,1% pada tahun 2022, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 18,5%.

Untuk memujudkan program pemerintah dalam penurunan angka stunting, tentunya pihak-pihak terkait khususnya TPK benar-benar memantau dan terus memberikan pendampingan serta edukasi kepada keluarga yang mendapatkan bantuan seperti telur dan sebagainya yang dapat meningkatkan gizi anak yang berisiko stunting, sehingga pertumbuhannya cepat sesuai dengan usianya.

Dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Kota Solok yang diwakili oleh Septi Nora mengatakan bahwa untuk memastikan seorang anak berisiko stunting akan dilakukan lewat penimbangan bulanan, sedangkan di Kelurahan Koto Panjang masih ada keluarga yang tidak mau datang ke Posyandu, jadi kepada TP-PKK, RT/RW serta pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat mengajak dan menyadarkan kembali masyarakat untuk mau datang ke Posyandu baik itu sasarannya Balita, ibu hamil, ibu nifas termasuk remaja putri karena dia calon ibu, dan calon pengantin pun termasuk sasaran di Posyandu.

Lurah Koto Panjang, Jimmi Muhara, menyampaikan komitmen Kelurahan Koto Panjang, mengajak OPD terkait dan masyarakat Koto Panjang melaksanakan intervensi guna menekan angka stunting dan untuk tahun 2024 diupayakan agar Koto Panjang bebas stunting. (va)