RKPD Kota Solok 2023: Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, Ekonomi Kerakyatan dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

RKPD Kota Solok 2023: Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, Ekonomi Kerakyatan dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Solok, (Info Publik Solok) –  Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mengacu kepada pasal 75 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun berkenaan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD.

KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Penyusunan RKPD Kota Solok tahun 2023 mengacu kepada Permendagri Nomor 54 tahun 2010, dengan tahapan, secara berurutan diawali dengan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Pada tahapan perumusan rancangan awal RKPD, salah satu rangkaian pentingnya yakni pelaksanaan forum konsultasi publik. Dalam perspektif pembangunan daerah, proses penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan untuk menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisifatif itu, Bappeda Kota Solok menggelar forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2023.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Solok H. Zul Elfian Umar bertempat di aula Bappeda Kota Solok, Kamis (3/2/2022).

Dalam sambutannya, Walikota Solok mengatakan bahwa RKPD Kota Solok tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Solok tahun 2021-2026, dalam visi pembangunan jangka menengah Kota Solok yaitu mewujudkan Kota Solok yang diberkahi melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang moderen.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Solok pada tahun ketiga kepemimpinan Zul Elfian Umar – Ramadhani Kirana Putra ini mengangkat tema peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat, pengembangan ekonomi kerakyatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Beberapa persoalan pembangunan fisik dan non fisik dan upaya penanganannya disampaikan oleh Wako Zul Elfian dalam kesempatan forum, terutama terkait fasilitas pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Solok.

Alhamdulillah, dengan didukung oleh DPRD Kota Solok, kita mendapat dana pinjaman 100 Miliar dari dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk merampungkan pembangunan RSUD untuk melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, biaya pendidikan untuk tingkat SLTA perlu diperhatikan untuk pembebasan uang sekolah supaya meringankan beban orang tua,” kata Wako.

“Masih dalam bidang pendidikan, sekarang HDI (human development Index) kita adalah 78, peringkat empat di Sumatera Barat, sementara keberadaan perguruan tinggi di Kota Solok perlu disediakan lahan kosong untuk mendirikan sebuah kampus perguruan tinggi dalam satu kawasan,” lanjut Wako.

Dalam bidang keagamaan, Wako mengingatkan komitmen untuk menjadikan Kota Solok adalah Kota Beras Serambi Madinah, masyarakatnya beriman dan bertaqwa sehingga Allah menjamin keberkahannya. Peningkatan kualitas sarana ibadah akan tetap menjadi prioritas.

“Pemko Solok memfasilitasi pembangunan masjid sehingga pengurus masjid tidak memikirkan bagaimana fisik masjid, tapi bagaimana membangun masyarakat supaya dekat dengan mesjid, seperti pendidikan keagamaan bagi anak anak (MDA), bagaimana membuat masjid menjadi semakin ramai jamaahnya. Alhamdulillah DPRD juga sangat mendukung pembangunan masjid termasuk mushala,” jelas Zul Elfian.

Maraknya praktik pinjaman online dan non online dengan bunga yang tinggi juga menjadi sorotan, Wako mengusulkan kerjasama dengan Baznas mencarikan jalan keluar dengan menfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yang bersifat mudah dan syariah.

“Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan berbasis masjid, diminta pak camat dan pak lurah membantu dinas terkait mewujudkan 58 masjid di Kota Solok sudah punya lembaga keuangan berbasis masjid pada tahun 2024. Insya Allah dengan keseriusan membangun ekonomi ummat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” harap Wako.

Selain itu, sambung Wako, Pemko juga menyediakan bantuan usaha mikro melalui dana PKK sebesar Rp1 miliar yang telah diajukan dan disetujui oleh oleh DPRD.

Lebih lanjut Wako mengutarakan, masih terbatasnya fasilitas olahraga dan sosial untuk menyalurkan bakat dan minat generasi muda, sehingga perlu untuk dijadikan prioritas. Gerbang pintu masuk kota yang belum menonjolkan ciri khas Kota Solok, jalanan yang belum mulus, dan taman-taman yang menghiasi sepanjang jalan lintas yang masih minim, sehingga wisatawan belum dapat melihat hal yang menarik dari Kota Solok untuk disinggahi sebagai kota transit.

Forum Konsultasi Penyusunan RKPD Tahun 2023 dihadiri oleh Ketua DPRD diwakili oleh Wakil Ketua, Bayu Kharisma, Ketua MUI, Ketua LKAAM, Bundo Kanduang, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Solok, LPMK, KNPI, Forum Kota Sehat, Forum Kotaku, akademisi, dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya. (sfg)

Tags: , ,