Sawah, Anak Kandung yang Terpinggirkan

Sawah, Anak Kandung yang Terpinggirkan

Solok, (InfoPublikSolok) – Pembangunan Pertanian pada hakikatnya termasuk prioritas utama dalam bernegara. Hal ini dikarenakan salah satu kebutuhan utama manusia adalah pangan. Jika pangan di suatu negara mengalami defisit maka keberadaan suatu negara tersebut dikatakan dalam bahaya.

Kekurangan bahan pangan disuatu negara mengakibatkan negara tersebut akan mengalami ketergantungan pangan ke negara lain. Jika ketergantungan itu sudah terjadi maka negara lain yang memasok pangan tersebut akan dengan mudah mengendalikan kebijakan negara yang mengalami kekurangan pangan.

Kita semua mengetahui, pangan utama negara kita adalah beras yang dihasilkan dari tanaman padi. Tanaman padi tumbuh dengan baik di sawah, hanya sebagian kecil padi yang bisa tumbuh di lahan kering, itupun mempunyai rasa yang kurang disenangi masyarakat.

Untuk itu keberadaan sawah sangat penting dalam menghasilkan bahan pangan. Tanpa sawah yang memadai, negara kita akan ketergantungan pangan dari negara lain dan pada akhirnya negara kita akan dikendalikan oleh negara lain.

Ironisnya disaat kebutuhan pangan masyarakat meningkat karena pertambahan penduduk yang pesat, lahan sawah kita semakin berkurang karena alih fungsi untuk peruntukan yang membawa keuntungan bisnis, misalnya pusat perdagangan dan jasa.

Lahan sawah dari tahun ke tahun semakin menyusut bahkan di area lumbung pangan sekalipun seperti di daerah Pantura Jawa Barat.

Data luas Sawah Nasional Tahun 2016 menurut BPS adalah 8,19 juta Ha dan menurun menjadi 7,79 juta Ha pada tahun 2017 yang berarti dalam setahun telah terjadi penyusutan luas sawah 400 ribu Ha.

Pemerintah sejak tahun 2009 telah menyadari hal ini dibuktikan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan telah dijelaskan dengan beberapa aturan turunan berupa Peraturan Menteri Pertanian.

Salah satu poin penting adalah Pemerintah Daerah diwajibkan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Harapan dengan keluarnya peraturan daerah ini adalah pemerintah daerah dapat mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan menjaganya agar produksi pangan nasional tidak terganggu.

Ternyata harapan untuk mewujudkan tidak semudah membalikkan tangan, hambatan dalam perwujudan peraturan ini sangat banyak. Dari data sawah yang beragam hingga konflik kepentingan seakan menjadi bumbu penyedap akan lahirnya aturan “pelestarian lahan sawah” ini.

Belum lama ini, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan luas lahan sawah yang berbeda cukup signifikan dengan luas lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Dampaknya banyak daerah yang “kebingungan” untuk melanjutkan proses penerbitan peraturan daerah tersebut.

Kepala Seksi Inventarisasi dan Analisis Data Ditjen PSP, German Silaen dalam Workshop LP2B di Aula Bappeda Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 Maret 2019 lalu mengatakan Kementerian Pertanian sebelumnya mencatat luas lahan sawah nasional seluas 8,1 juta hektar, sementara Kementerian ATR/BPN mengeluarkan hasilnya seluas 7,1 juta hektar.

Pada proses lebih lanjut dalam penyusunan peraturan daerah, terjadi konflik kepentingan pada elemen masyarakat yang menyebabkan pembahasan rancangan peraturan menjadi berlarut-larut. Dalam pembahasan ranperda ini butuh pemahaman yang lebih tentang sawah. Sawah tidak hanya menghasilkan padi saja, namun juga ikut menjaga ekosistem alam.

Seperti yang dikatakan oleh Sudrajat dalam buku “Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan” dikatakan, lahan sawah berfungsi bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil bahan pangan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan lain sebagainya.

Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisme hidup seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular, dan organisme lainnya, berperan dalam mencegah terjadinya banjir, erosi, maupun tanah longsor.

Dikutip dari news.okezone.com, Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati pada tanggal 6 Februari 2019 lalu mengatakan bahwa Kementerian Pertanian akan melakukan sosialisasi kembali Undang-Undang No. 41 dan turunannya yang dilanjutkan dengan melakukan kajian alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya.

Penyusunan peta LP2B skala 1:5.000/1:10.000 yang disusul dengan mengeluarkan rekomendasi strategis perlindungan lahan berdasarkan kajian alih fungsi lahan sawah dan Peta LP2B.

Lebih lanjut, Indah menuturkan pihaknya akan membentuk Pokja LP2B untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi. Pokja LP2B ini nantinya yang akan membuat Kajian Alih Fungsi yang meliputi alih fungsi lahan sawah aktual, rencana alih fungsi (black design alih fungsi), dan alih fungsi secara legal. Selain itu, juga yang melakukan penyusunan Peta LP2B, monitoring evaluasi dan memberikan rekomendasi.

Kementerian Pertanian sebagai “leader” dalam penerbitan aturan ini juga mengeluarkan salah satu “kartu as” yaitu dengan mengancam daerah yang belum menerbitkan Perda LP2B ini dengan tidak meluncurkan dana DAK Pertaniannya ditahun depan. Daerah seakan “tersengat” dan berusaha “menggas” kembali prosesnya agar aturan tersebut telah ada sebelum akhir Tahun 2019.

Dengan demikian harapan agar terwujudnya “sawah lestari” masih terbersit agar negara ini dapat berdaulat dengan kuat tanpa tergantung dengan negara lain tercapai. Bahkan tidak mungkin dengan terjaganya sawah kita, negara ini kembali berswasembada beras sesuai cita-cita yang diapungkan sebelumnya dan “Anak Kandung” itu tidak terpinggirkan lagi dengan mendapat perhatian dan belaian kasih sayang dari negara selaku orang tuanya. (fa)

Tags: , , , , ,