Info Publik Solok

Media Informasi Masyarakat Kota Solok

2 Maret 2024

Sinkronisasi Data DTKS Tahun 2023, Kelurahan IX Korong Gelar Muskel

Sinkronisasi Data DTKS Tahun 2023, Kelurahan IX Korong Gelar Muskel

Solok, (Info Publik Solok) – Kelurahan IX Korong bersama dengan Dinas Sosial Kota Solok mengadakan kegiatan Musyawarah Kelurahan tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan ini diikuti oleh unsur dari RT 6 orang, PSM 3 orang, TKSK, Pendamping PKH, operator SIKS-NG, Kasi dari Dinsos dan Lurah beserta perangkatnya, Jum’at (13/10).

Dalam sambutannya Lega Junaidi Judan,S.Sos selaku Lurah IX Korong menyampaikan, “ Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Solok yang telah mempertahankan Musyawarah Kelurahan ini yang merupakan lanjutan dari Musyawarah Kelurahan tahun 2022 yang lalu. Muskel ini sangat penting keberadaanya guna menjadi sumber data yang berpengaruh untuk kesejahteraan sosial Kota Solok khususnya Kelurahan IX Korong, “ ujar Lega.

Berdasarkan data periode Oktober 2023 telah kami lihat ada data terbaru terdiri dari data meninggal, pindah, tidak layak atau sudah mampu dan data DTKS yang sudah menjadi ASN. Maka kami harapkan disini peran aktif Bapak/ Ibu RT dapat bekerja sama dengan PSM IX Korong untuk lebih melihat keadaan dilapangan yang riil dengan data yang telah ada tersebut apakah benar sesuai dengan yang ada.

Kepala Dinas Sosial Kota Solok yang dalam hal ini diwakili oleh Diana Viska, S.Sos juga mengatakan bahwa diskusi atau Musyawarah Kelurahan ini berguna untuk mengetahui KPM (Kelompok Penerima Manfaat) yang ada di Kelurahan IX Korong apakah memang masih layak atau tidak, jika sudah mampu atau tidak layak maka berdasarkan musyawarah inilah akan kami non aktifkan warga tersebut, untuk Bapak dan Ibu ketahui jumlah penerima manfaat DTKS di Kota Solok ± 3.500 jiwa yang mana data tersebut merupakan sebagian dari jumlah seluruh warga Kota Solok sehingga ada tumpang tindih yang memang patut menerima manfaat jadi tidak menerima,” rinci Diana.

“ Tahun depan ada wacana pertanggung jawaban data DTKS tidak lagi di Kementerian Sosial akan tetapi akan menjadi tanggung jawab masing-masing Kabupaten/ Kota, dengan instrumen yang ditandatangani oleh Lurah, PSM, Pendamping PKH dan RT dan khususnya untuk Lurah agar lebih teliti dalam mengeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk warganya. Dalam hal ini juga kami sampaikan penerima manfaat dari BPJS ketenagakerjaan juga berpengaruh terhadap Data DTKS ini jika ada penerima DTKS yang memiliki kartu BPJS Ketengakerjaan maka akan dinon aktifkan bantuannya karena dianggap sudah mampu dengan catatan gajinya diatas 3,5 juta, tetapi jika ada yang gajinya dibawah 3,5 juta untuk segera melapor kepada kami melalui operator Kelurahan dan akan kami masukan kembali. Untuk selanjutnya langsung forum diskusi antar RT, PSM dan pendamping PKH untuk meng sinkronisasikan data DTKS Kel.IX Korong tahun 2023 dengan didampingi operator SIKS-NG,” pungkas Diana. (lps/c)

Tags:
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.