Sosialisasi Ketenagakerjaan bagi OPD dan Asosiasi Konstruksi

Sosialisasi Ketenagakerjaan bagi OPD dan Asosiasi Konstruksi

Solok, (InfoPublikSolok) – Walikota Solok membuka acara Sosialisasi Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di salah satu Resto di Kota Solok, Rabu (3/10). Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan diikuti oleh perwakilan OPD serta beberapa Asosiasi Konstruksi yang berada di Kota Solok.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, Erlinda, S.Sos  selaku Ketua Pelaksana dalam laporannya mengatakan, “Sosialisasi ini memegang peranan penting bagi tenaga kerja dalam masalah perlindungan, sebab perlindungan pekerja adalah yang hal sangat penting dan juga menjadi tanggung jawab pemberi kerja.  Melalui sosialisasi ini diharapkan peserta dapat menambah wawasan serta infromasi bagi pekerja dan memahami permasalahan yang dihadapi bila terjadi kecelakaan kerja, sebab hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” paparnya.

Erlinda menambahkan sosialisasi yang diikuti sekitar 75 orang dari seluruh OPD dan Asosiasi Konstruksi ini akan dapat menjelaskan berbagai permasalahan tenaga kerja yang selama ini belum dimengerti, hal itu akan di kupas tuntas oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Iskandar bersama Kabid Pemasaran, Faisal.

Walikota Solok diwakili Jefrizal, S.Pt, MT ketika membuka acara dalam sambutannya menyampaikan, “Kita menyambut baik sosialisasi ini, sebab permasalahan tenaga kerja menyangkut kehidupan orang banyak, baik bagi penyedia maupun pekerja akan saling membutuhkan. Dalam hal ini sebagai pekerja tentu ada perlindungan, karena bila terjadi kecelakaan kerja akan ada jaminan dan santunan bagi pekerja. Makanya, Pemerintah Kota Solok dalam waktu dekat akan mengeluarkan Instruksi tentang kewajiban perlindungan sosial ketenagakerjaan pada sektor jasa kontruksi.”

Setiap pekerja wajib diberikan perlindungan ketenagakerjaan oleh pemberi kerja, yang juga merupakan salah satu tanggungjawab dari pemberi kerja dan juga Pemerintah daerah. Dimana seluruh OPD yang memiliki program pembangunan, pengadaan, pemeliharaan memiliki  kewajiban mendaftarkan seluruh pegawainya di BPJS Ketenagakerjaan terhadap pihak ketiga dan dapat melindungi seluruh pekerja yang terlibat dalam pekerjaan, jangan sampai terabaikan,” tegas Jefrizal. (eg)

Tags: , , , , ,