Sosialisasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Simpang Rumbio

Sosialisasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Simpang Rumbio

Solok, (Info Publik Solok) – Kecamatan Lubuk Sikarah menggelar acara sosialisasi terkait pendalaman Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 yang bertempat di Aula Kelurahan Simpang Rumbio, Rabu (20/3/2019)

Sosialisasi ini berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Kota Solok.  Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Camat Lubuk Sikarah, Novri Aprillizen, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD), Firstralianov, Lurah Simpang Rumbio, Ketua LPMK, Ketua RT, Ketua RW se-Kelurahan Simpang Rumbio, Bundo Kandung, Ketua Pemuda Kelurahan dan Ketua Karang Taruna.

Camat Lubuk Sikarah dalam arahannya menyampaikan kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan informasi dan pemahaman Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Dijelaskan, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019,” ungkapnya,

Novri mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan .

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, Novri menuturkan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.

“Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 130, yaitu; pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, lembaga kemasyarakatan, Trantibum dan Linmas, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa,” paparnya.

Lebih lanjut, untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah, musyawarah dilakukan atau dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan atau perubahan berdasarkan dokumen perencanaan daerah, Kecamatan menyusun rencana kerja anggaran (RKA) sesuai sumber pendanaan masing-masing kegiatan.

“Kegiatan ini sekaligus untuk menyinkronkan dengan kegiatan yang akan dibuat, ini adalah pergeseran dari jumlah pembiayaan yang teknis, dan diharapkan usulan-usulan ini muncul dari Musrenbang 2019,” tambah Novri.

Sementara itu, Kabid Anggaran BKD Kota Solok, Firstralianov dalam paparannya mengatakan anggaran pembangunan di Kelurahan awalnya sebesar Rp. 5.7 M dan setelah direvisi menjadi Rp. 4.8 M dan akhirnya per-kelurahan mendapat Rp. 370 juta. (amf)

Tags: , , ,