Sosialisasi Perundang-Undangan bagi Masyarakat Kota Solok

Sosialisasi Perundang-Undangan bagi Masyarakat Kota Solok

Solok, (Info Publik Solok) Dengan semakin maraknya isu penyebaran virus Corona di media massa, media cetak maupun sosial media, Pemerintah Kota Solok melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas  UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Kamis (17/02).

Acara ini diselenggarakan beberapa hari dari tanggal 17, 18, 24 sd 27 Februari 2020, yang diikuti oleh masyarakat diseluruh Kelurahan Kota Solok yang bertempat di aula Kelurahan VI Suku dan Kampung Jawa yang dihadiri oleh  Lurah, Ketua RT/RW, Bundo Kanduang, Cadiak Pandai dan kalangan masyarakat lainnya.

Dalam materinya,  Ambun Kadri menjelaskan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan lahir karena International Health Regulations (IHR) tahun 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam surveilans kesehatan dan respons, serta kekarantinaan kesehatan di wilayah dan di pintu masuk,  baik Pelabuhan, Bandar Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara.

“Kekarantinaan Kesehatan ini bertujuan untuk melindungi dan mencegah serta menangkal masyarakat dari penyakit atau faktor resiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan, dan juga untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan,” papar Ambun Kadri.

Ambun Kadri juga menyoroti tentang virus corona yang marak berkembang diberitakan di sosial media. “Diharapkan masyarakat kita agar lebih cermat dalam menyebarkan berita perihal virus corona ini, karena ada beberapa berita atau informasi yang beredar di sosial media tentang WNI yang terjangkit virus corona adalah berita hoax. Oleh sebab itu, selain website resmi pemerintahan pusat dan daerah yang mengeluarkan berita, tolong jangan cepat percaya dan menyebarkan berita tersebut, karena itu akan menimbulkan keresahan publik,” ujarnya.

Selanjutnya, Nova Elfino selaku Penjabat Sekretaris Daerah Kota Solok menyampaikan permohonan maafnya kepada utusan masyarakat pada tanggal 17 dan 18 Februari 2020 tidak bisa menghadiri karena ada panggilan tugas yang lebih penting untuk dihadiri, oleh sebab itu beliau mewakilkan kepada Alex Shindo untuk memaparkan materi selama dua hari tersebut.

Dalam materi Nova Elfino tersebut, Alex Shindo menyebutkan bahwa latar belakang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 masih terdapat kelemahan, sehingga perlu perbaikan serta memperkuat tugas dan fungsi Penyelenggara Pemilu/Pilkada.

“Isu yang banyak berkembang di masyarakat saat ini mengatakan bahwa seseorang yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI POLRI atau PNS yang mencalonkan diri bisa cuti sementara dan apabila tidak dilantik bisa melanjutkan pekerjaannya seperti semula adalah hoax, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini dalam uraian pasal 7 mengatakan dengan tegas bahwa Persyaratan bagi Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI POLRI atau PNS adalah menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilihan, jadi mereka yang tidak mentaati undang-undang ini dapat dituntut secara hukum.” kata Alex Shindo. (mr)

 

 

Tags: , , , , , , , , ,