Sosialisasi UU ITE dan Perda Permukiman Kumuh

Sosialisasi UU ITE dan Perda Permukiman Kumuh

Solok, (InfoPublikSolok) – Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok mengadakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi utusan masyarakat masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan selama dua hari (8 s/d 9 April 2019) di Aula Kelurahan Nan Balimo.

Dalam acara tersebut dilakukan sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang dipaparkan oleh Drs. Nova Elfino selaku Asisten Bidang Pemerintahan.

Dilanjutkan, sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang dipaparkan oleh Refendi selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok.

Sosialisasi ini dibuka oleh Alex Shindo, SH, MH, Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Solok, sedangkan sebagai narator langsung dibantu oleh Lurah Nan Balimo, Rahman Hidayu, S.IP.

Dalam materinya, Drs. Nova Elfino menjelaskan Undang-Undang ITE lahir dilatarbelakangi oleh pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat serta maraknya kasus cyber crime (kejahatan dunia maya), sedangkan aparat penegak hukum tidak punya dasar hukum menindak lanjuti pelakunya.

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, android atau media elektronik lainnya yang berupa satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang telah diolah yang memilik arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,” papar Nova Elfino.

Nova Elfino juga menyoroti perkembangan internet dan media sosial yang luar biasa menjadi lahan subur tempat berkembangnya berita hoaks (berita bohong).

“Mudahnya masyarakat kita terjebak dengan hoaks diakibatkan karena budaya saling berbagi atau pamer, sentimen SARA masih kuat, belum bisanya membedakan ranah private (pribadi) dan publik dan yang paling banyak jadi kebiasaan adalah hanya membaca judul berita dan sering sekali mengabaikan konten atau isi berita,” ungkap Nova Elfino.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman, Refendi dalam pemaparannya tentang Perda Kota Solok Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjelaskan lokasi kawasan kumuh di Kota Solok berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 185.45-653 Tahun 2014 berjumlah sekitar 168,03 Ha.

“Yang dimaksud dengan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab I, Pasal 1, ayat 14), sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bab I, Pasal 1, ayat 13),” jelas Refendi.

“Peran masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh sangat diperlukan seperti dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya serta dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh,” papar Refendi.

Sosialisasi ini dihadiri oleh sebanyak 25 orang peserta berasal dari utusan masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan, yang terdiri dari Ketua RT/RW, Bundo Kanduang, Cadiak Pandai dan kalangan masyarakat lainnya. Sedangkan untuk Kecamatan Lubuk Sikarah, sosialisasi serupa dijadwalkan pada tanggal 12, 15 dan 16 April 2019. (mr)

Tags: , , , ,