Tiga Tahun Bagi Pemda untuk Mencapai FCR BUMD Air Minum

Tiga Tahun Bagi Pemda untuk Mencapai FCR BUMD Air Minum

Solok, (InfoPublikSolok) – Pemerintah Kota Solok melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jefrizal, S.Pt, MT bersama Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Milda Murniati, S.Pd dan Kepala Sub-Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD Avina Susanti, SE, MM, menghadiri kegiatan Pernyataan Komitmen Bersama untuk menerapkan Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governanve/GCG) pada Perumda Air Minum / PDAM se-Sumatera Barat.

Agenda yang diprakarsai PDAM se-Sumatera Barat dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat serta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang juga sebagai keynote speaker bersama dengan para Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, para Direksi Perumda Air Minum.

Kegiatan yang dihelat Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PD Perpamsi) Sumatera Barat, bertajuk “Diskusi Bersama Kemendagri, BPKP, PD Perpamsi, dan Pemda se-Sumatera Barat” dengan tema “Pentingnya Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan GCG dan Penyesuaian Tarif Air Minum” di The Balcone Hotel & Resort Agam, Bukitinggi, Rabu (15/09/2021).

Kegiatan Diskusi bersama ini, turut menghadirkan narasumber dari BPKP dan Kemendagri, yakni Direktur Pengawasan BUAir, BLUD, BUMD, BPKP, Juliver Sinaga, M.M, Ak, Kasubdit BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Riris Prasetyo, M.Kom, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Dra. Dessy Adin, M.Si, M.M, Ak, CA, Ketua PD. Perpamsi Sumbar Hendra Pebrizal, S.Sos, MM.

Mahyeldi menjelaskan salah satu penyebab rendahnya kinerja PDAM adalah karena mereka bekerja dalam kondisi merugi. Bagaimana tidak, mereka bekerja dengan biaya pokok produksi air lebih tinggi dibanding tarif air minum yang berlaku. Namun, dengan adanya aturan baru dari Kemendagri, BUMD air minum berkesempatan untuk mengajukan tarif FCR (Full Cost Recovery) kepada Pemda. Harapannya dengan aturan baru tersebut dapat dipakai oleh pemda untuk memberikan dukungan kepada BUMD air minumnya sehingga target akses air minum di daerah dapat terpenuhi dengan cepat.

“Hal ini adalah bentuk penguatan dukungan kepada BUMD air minum agar Kepala Daerah mau memberikan subsidi atau setuju menetapkan tarif FCR. Dalam aturan baru ini juga, kewenangan kami sebagai Pemerintah Provinsi untuk setiap tahun menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Kabupaten dan Kota ataupun Provinsi bagi PDAM yang tidak FCR, maka Pemda diminta melakukan subsidi dengan tetap memperhatikan APBD.” Lanjutnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020, Gubernur berperan mewajibkan pemberian subsidi dari APBD Kabupaten/Kota apabila Bupati/Walikota menetapkan tarif di bawah pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery). Kemudian apabila selama tiga tahun berturut-turut Pemkab/Pemkot sudah memberikan subsidi APBD kepada BUMD Air Minum namun tarifnya belum juga mencapai FCR, Gubernur mempunyai hak menggabungkan BUMD Air Minum dengan BUMD Air Minum lainnya atau mengalihkan pelayanan penyediaan Air Minum menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada Organisasi Perangkat Daerah.

Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Dessy Adin mengatakan berdasarkan evaluasi BPKP, kinerja PDAM di Sumatera Barat masih fluktuatif, rata-rata kurang sehat, terutama pada aspek keuangan khususnya dari sisi tarif karena banyak yang belum FCR. Diharapkan Bupati/Walikota lebih fokus terkait penyesuaian tarif pada PDAM masing-masing. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan mendorong menajemen PDAM untuk menerapkan prinsip GCG pada PDAM.

Dalam kesempatan yang sama Ketua PD. Perpamsi Sumbar, Hendra Pebrizal mengatakan, untuk mewujudkan keterjangkauan serta mengakomodir pelanggan agar mendapatkan pelayanan prima, Pemerintah Daerah perlu mendukung proses operasional Perumda Air Minum/PDAM pada wilayah masing-masing dengan cara melakukan subsidi APBD terhadap PDAM yang tarif air minumnya belum FCR sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air MInum.

Namun penetapan tarif FCR tidak akan berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM apabila tanpa diikuti dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), setiap BUMD wajib menerapkan prinsip GCG karena Penerapan GCG pada BUMD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan dan memaksimalkan corporate value sehingga mendorong pengelolaan perusahaan secara lebih profesional, transparan dan efisien. (df)

Tags: , , , , ,