Tingkatkan Standar Pelayanan Kebidanan, Dinkes Gelar Pertemuan Tenaga Kesehatan

Tingkatkan Standar Pelayanan Kebidanan, Dinkes Gelar Pertemuan Tenaga Kesehatan

Solok, (infoPublikSolok) – Dinas kesehatan menyelenggarakan pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Audit Medik KB dengan tenaga kesehatan se-Kota Solok di Aula Dinas Kesehatan Kota Solok, Kamis (29/8). Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kabid Kesmas dan P2P, dr. Peppy Ledy Soffiany. Jumlah peserta sebanyak 50 (Lima Puluh) orang yang terdiri dari RSU Solok, Puskesmas, RSIA, Klinik bersalin swasta, dan Praktek Bidan swasta. Narasumber kegiatan adalah dr. I.G.M Afridono A, Sp. A dan Neneng Susanti, SKM berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Sambutannya Kabid Kesmas dan P2P, dr. Peppy Ledy Soffiany menjelaskan bahwa standar pelayanan berguna dalam penerapan norma dan tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan sekaligus melindungi masyarakat, karena penilaian terhadap proses dan hasil pelayanan dapat dilakukan. Dengan adanya standar pelayanan, maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih mantap terhadap pelaksanaan pelayanan, ungkapnya.

Lebih lanjut dr. Peppy Ledy Soffiany mengatakan, Bidan dituntut memberikan pelayanan sesuai dengan profesionalinya. Maka dari itu tujuan pertemuan ini dilaksanakan agar dapat meningkatkan pengetahuan Bidan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, menjadikan Bidan profesional, mengetahui penyebab kasus kematian ibu dan bayi, agar bidan bekerja sesuai dengan kewenangannya, serta mengevaluasi kesalahan prosedur yang terjadi (pembahasan kasus), ungkapnya.

Dalam arahannya, narasumber Neneng Susanti, SKM menjelaskan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih tinggi walau sudah terjadi penurunan yaitu 307/100.000 KH dari 20/1000. Berbagai faktor yang terkait dengan risiko yang berhubungan dengan kehamilan dan cara penanggulangannya telah diketahui, namun demikian kematian ibu masih tetap tinggi. Penyebab kematian ibu sebanyak (90%) disebabkan oleh komplikasi obstetri yaitu perdarahan, infeksi dan eklamsi. Komplikasi obstetri ini tidak selalu diramalkan sebelumnya dan mungkin saja terjadi pada ibu hamil yang telah diidentifikasi normal.

“Untuk itu, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan obstetri dan neontal khususnya bidan, harus mampu dan terampil memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, standar pelayanann kebidanan (SPK) merupakan acuan standar yang harus digunakan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatal,” ungkapnya.

“Rawannya kesehatan ibu ini memberikan dampak yang bukan terbatas pada kesehatan ibu saja hal ibu juga dapat berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan bayi,” tegasnya.

Sementara itu narasumber dr. I.G.M Afridoni, Sp. A menjelaskan tentang screening hipoteroid kongenital (SHK). Hipotiroid kongenital (HK) adalah penyebab disabilitas intelektual yang bisa dicegah dengan diagnosis dini diikuti dengan pemberian terapi pengganti levo-tiroksin (L-T4). Deteksi dini melalui skrining hipotiroid kongenital (SHK) belum menjadi program rutin pemerintah sehingga kasus HK belum banyak dapat dikelola secara tepat dan berkesinambungan. Penyebab hipotiroid kongenital antara lain karena kelainan primer dari kelenjar gondok yaitu kelainan pembentukan kelenjar, yakni kelenjar tidak dibentuk, kelenjar kecil atau posisi kelenjar tidak pada tempatnya (ektopik), gangguan pada pembuatan hormon tiroid, dan kekurangan iodium pada ibu hamil. Bila kelenjar gondok tidak berfungsi normal, hormon yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan tubuh, akibatnya kelenjar hipofisis di otak memproduksi lebih banyak TSH.

Lebih lanjut, dr. I.G.M Afridoni, Sp. A mengatakan, screening adalah tes yang dilakukan pada bayi baru berumur beberapa hari, untuk mengetahui adanya gangguan sejak awal kelahiran, sehingga apabila ditemukan gangguan/kelainan dapat diantisipasi sedini mungkin. Mengingat pentingnya program screening bayi baru lahir khususnya screening hipotiroid kongenital (SHK) sebelum usia 2 bulan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada tenaga kesehatan terkait khususnya di rumah sakit agar screening bayi baru lahir dijadikan sebagai prosedur tetap.

“Dengan harapan nantinya petugas yang telah hadir dalam pertemuan ini dapat mengetahui standar pelayanan yang lebih baik lagi serta mengetahui permasalahan kesehatan yang terjadi pada ibu dan bayi, dan tidak ada lagi kasus angka kematian ibu dan bayi,” ungkapnya mengakhiri. (ig/stv)

Tags: , , ,