Wako Zul Elfian Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi bersama Ketua KPK RI

Wako Zul Elfian Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi bersama Ketua KPK RI

Padang, (InfoPublikSolok) – Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (21/6). Turut mendampingi Wako, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, Inspektur Kota Solok, Kenfilka.

Hadir langsung dalam rakor bersama pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Barat, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, seluruh kepala daerah, Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Sumatera Barat.

Firli Bahuri pada pertemuan itu kembali mengingatkan peran penting para kepala daerah yakni mewujudkan tujuan negara, menjaga dan menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan seluruh masyarakat dari segala bentuk ancaman dan gangguan, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan usaha.

Selanjutnya, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional serta mewujudkan aparatur yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Diharapkan para kepala daerah dapat memainkan peran penting ini.

Adapun tujuh indikator pembangunan nasional yakni angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita serta indeks Gini (ketimpangan pendapatan).

Selanjutnya, Firli memaparkan strategi pemberantasan korupsi ialah pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan serta pendekatan penindakan. Dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi, KPK juga telah bekerjasama dengan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.

“Kerja kita selama ini harus kita ukur, sejauh mana angka integritas, ukur juga indeks perilaku korupsi,” sambungnya.

Baru-baru ini KPK telah melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI), diketahui Provinsi Sumatera Barat berada di posisi 7 dengan angka indeks SPI sebesar 75,44 persen.

“Survei ini dilakukan kepada individu, institusi dan kementerian lembaga. Semoga Provinsi Sumatera Barat tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tetap mencegah segala bentuk praktik-praktik korupsi,” tutupnya. (dd)

Tags: ,