Wawako Hadiri Aksi Afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Solok, (InfoPublikSolok) – Pemerintah kembali mengadakan ajang Showcase dan Business Matching untuk mendorong percepatan realisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk UMK dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN.

Acara puncak pameran dan temu bisnis ini digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (25/4), dihadiri oleh dihadiri oleh MenkopUKM Teten Mazduki, Menteri BUMN Erik Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, Mendagri Tito Karnavian, Pimpinan BUMN, serta Kepala Daerah se-Indonesia untuk meyakinkan bahwa produk-produk UMKM telah mampu bersaing dan memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Pemerintah Kota Solok yang diwakili oleh Wakil Walikota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra turut serta mengikuti kegiatan tahap kedua hasil kerjasama Kemenkop UKM bersama Kemenkomarves, Kemenparekraf, Kemendagri, Kemenperin dan LKPP dengan serangkaian kegiatan yang akan mendorong K/L dan Pemda dapat melakukan business matching (temu bisnis) mandiri atau terdesentralisasi.

Kegiatan showcasse meliputi pameran produk UMKM yang menghadirkan sebanyak 100 UKM dengan fokus produk substitusi impor yang inovatif.

Kemudian akan ada temu bisnis 10 kementerian dan lembaga, dan 10 pemerintah provinsi dengan rencana umum pengadaan barang dan jasa pengadaan produk dalam negeri yang terbesar secara offline dan online.

Selain itu, temu bisnis ini juga dilaksanakan secara offline oleh 25 BUMN, kemudian akan ada kegiatan untuk aksi afirmasi komitmen belanja produk dalam bagi oleh 10 K/L dan 10 Pemda. Juga akan diadakan agenda konsultasi untuk masuk dalam e-katalog oleh LKPP, konsultasi LPSE sektoral dan konsultasi TKDN.

Kegiatan temu bisinis ini bertujuan agar K/L dan pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan pengadaan barang/jasanya dan mempertemukan dengan produk UMK dan Koperasi serta produk dalam negeri.

Selanjutnya, di hari kedua akan dilakukan kegiatan diskusi masalah-masalah pelaksanaan di lapangan, coaching clinic, koordinasi program UMKM dan koperasi dan lanjutan business matching.

“Ajang ini sekaligus membuktikan komitmen pemerintah kepada pelaku koperasi dan UMKM yang kuat, didukung dengan amanat UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharuskan alokasi 40 persen anggaran pengadaan untuk produk lokal,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Oleh karena itu setiap kementerian/lembaga (K/L) diwajibkan agar mengalokasikan minimal 40-70 persen dari anggaran pengadaan pada produk dalam negeri. Upaya ini diproyeksikan akan menambah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,6 – 1,8 persen.

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk UMK dan koperasi juga telah diterbitkan Inpres Nomor 2 tahun 2022.

Presiden Joko Widodo, secara khusus telah menginstruksikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN agar seluruh K/L, Pemda, dan BUMN menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian barang dalam negeri.

Percepatan pengadaan barang dan jasa tersebut ditargetkan dapat terealisasi lebih dari Rp400 triliun pada Mei 2022. Presiden juga meminta untuk memastikan 1 juta produk UKM masuk pada e-katalog pada akhir tahun 2022.

Pada 2022 ini, pemerintah menegaskan bahwa potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah mencapai Rp1.481 triliun. Angka tersebut terdiri dari anggaran kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp526 triliun, pemerintah daerah sebesar Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.

Menteri Teten berharap, seluruh K/L juga mendorong ekosistem penyedia yaitu UMKM dan koperasi masuk ke katalog lokal minimum 1.000 UKM dan koperasi yang produknya relevan dengan kebutuhan daerah. K/L juga dituntut untuk melakukan pembinaan terhadap ekosistem penyedia dengan menerapkan good governance dan menyusun roadmap substitusi impornya.

MenKopUKM mengatakan, kepercayaan pemerintah dan BUMN terhadap produk dalam negeri akan mendorong kepercayaan dunia usaha (swasta) yang potensi permintaannya jauh lebih tinggi, sehingga permintaan dari swasta kepada produsen yang ikut dalam pameran tematik akan meningkat.

Untuk itu, Teten menargetkan selanjutnya produk UMKM dapat onboarding dalam e-katalog dan akan mendorong peran aktif seluruh asosiasi UMKM serta marketplace untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, pembeli terbesar itu adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu, Kemendagri memiliki tugas untuk memastikan daerah memberikan kontribusinya dalam alokasi 40 persen belanja barang dan jasa.

“Kita harus benar-benar memastikan komitmen ini direalisasikan. Tugas saya selaku Mendagri adalah mendorong realisasi ini. Pada saat Musrenbang telah ditekankan sebanyak 40 persen dari belanja barang/jasa dan belanja dialokasikan untuk belanja UMKM,” ucap Tito.

Senada disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir yang menegaskan dan meminta kepada Direksi BUMN agar segera menindaklanjuti tender yang telah diinisiasi yakni untuk angka proyek di bawah Rp400 juta harus diberikan kepada UMKM. Hingga kini tercatat sudah berjalan hampir 15.000 lebih UMKM yang tergabung dengan transaksi Rp20 triliun.

“Hari ini di saat ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing. Kita harus pastikan ekonomi Tanah Air berjalan dengan baik, inflasi ditekan. Karena itu saya meminta dan memastikan sesuai instruksi presiden, direksi BUMN menjalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Erick.

Sebelumnya, business matching pada tahap I yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian berhasil mencatatkan komitmen belanja dalam negeri sebesar Rp219 triliun dalam tiga hari di bulan Maret 2022 kemarin.

Kemenkop UKM juga akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelaksanaan business matching mandiri di daerah. Hal ini dipakukan dengan pengisian RUP sehingga mencapai 100% dan menggunakan produk dalam negeri khususnya UMKM.

Dalam pelaksanaannya nanti, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan acara Showcase dan Business Matching Tahap 2, di antaranya melakukan sosialisasi bersama Kemenkomarves, Kemenpar, Kemendagri, Kemenperin dan LKPP kepada K/L dan Pemda untuk menginformasikan agar K/L dan Pemda dapat melakukan business matching mandiri atau terdesentralisasi. (sfg)