Info Publik Solok

Media Informasi Masyarakat Kota Solok

2 Maret 2024

Wawako Minta OPD Perkuat Pemahaman Pengelolaan Keuangan

Wawako Minta OPD Perkuat Pemahaman Pengelolaan Keuangan

Solok, (InfoPublikSolok) – Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Untuk itu setiap OPD harus memiliki SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan terutama di tahun untuk memperbaiki kinerja tahun sebelumnya.

“Peran SDM handal dalam pengelolaan keuangan, penting bagi bendahara agar memahami aturan berupa undang-undang peraturan pemerintah, dan Permendagri mengenai pengelolaan keuangan,” ujar Wawako Solok Ramadhani Kirana Putra, Rabu (4/10).

Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Pihaknya mengagendakan pelatihan rutin tahunan untuk meningkatkan pengetahun dan pemahaman peserta tentang keuangan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Ia berharap seluruh OPD mampu melakukan tugas pengelolaan keuangan daerah. Seperti di antaranya, meningkatkan pemahaman atas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas SKPD dan PPKD.

Dilanjutkan, dalam pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan daerah banyak aturan dan dinamika perubahan aturan yang harus dikuasai jika tidak, bukan tidak mungkin nantinya akan menimbulkan masalah yang ujungnya berdampak terhadap instansi.

 “Kita selalu mendapatkan WTP, jadi bagaimanapun ke depannya harus kita pertahankan, maka itu kita harus benar-benar punya SDM mumpuni dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaporannya, “ katanya.

Ia mengimbau seluruh jajaran OPD untuk mampu melakukan penataan data aset, laporan keuangan dapat akurat dan rapi, agar WTP ini dapat dipertahankan, setidaknya untuk mamacu agar bekerja lebih maksimal lagi.

Kemudian, Pemko Solok juga harus memperhatikan penataan LHP berdasarkan empat kriteria seperti kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, sistem yang efektif, dan kecukupan pengungkapan.

Pengelolaan LHP harus benar sesuai standar akuntasi indonesia dan dalam penyusunannya dilakukan secara transparan. Tidak ada kas yang minum, kemudian aset yang dimiliki ketika di cek ke lapangan memang benar adanya. (lk/re)

Tags: , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan