Solok, InfoPublikSolok — Tim Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Solok menemukan sejumlah catatan penting terkait standar kebersihan dan fasilitas pendukung di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat melakukan monitoring dan evaluasi pada 15–16 April 2026. Temuan tersebut meliputi masih adanya tenaga pelaksana SPPG yang belum menggunakan alat pelindung diri (APD), fasilitas sanitasi yang belum memadai, hingga pengelolaan dapur dan limbah yang perlu ditingkatkan.

Temuan itu dibahas dalam rapat hasil monitoring dan evaluasi program MBG yang digelar Pemerintah Kota Solok pada Kamis (30/4) sebagai langkah percepatan pembenahan layanan pemenuhan gizi bagi siswa.

Rapat dipimpin langsung Ketua Tim Satgas MBG Kota Solok, Desmon, dan dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan beserta jajaran, Kepala DPMPPKB, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Solok, serta mitra MBG.

Monitoring dilakukan terhadap 13 SPPG di Kota Solok untuk memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan sesuai standar hygiene, keamanan pangan, dan gizi seimbang bagi siswa penerima manfaat.

Selain persoalan penggunaan APD dan fasilitas sanitasi, tim juga menemukan perlunya peningkatan pada sarana pengolahan makanan, area penyajian, ruang istirahat relawan, serta tata tertib penggunaan loker guna mendukung standar operasional dapur yang lebih baik.

Ketua Tim Satgas MBG yang merupakan Sekretaris Daerah Kota Solok, Desmon, menegaskan bahwa seluruh SPPG diminta segera menindaklanjuti hasil evaluasi agar kualitas layanan program tetap terjaga.

“Setiap SPPG yang masih memiliki kekurangan diminta segera melakukan pembenahan. Program MBG tidak hanya memastikan siswa mendapatkan makanan, tetapi juga menjamin makanan yang disajikan higienis, aman, dan memenuhi standar gizi seimbang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok, Ade Kurniati, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga kualitas pelaksanaan program.

“Fokus pengawasan mencakup kualitas gizi, hygiene pangan, keamanan dapur SPPG, akurasi data penerima manfaat, hingga tingkat kepuasan siswa sebagai penerima layanan,” katanya.