Jakarta, InfoPublikSolok — Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Solok sukses meraih nilai tinggi sebesar 96,38 dan dinyatakan cukup lengkap oleh Tim Reviewer Nasional. Capaian prestisius ini diperoleh dalam sesi desk to desk review pada Workshop Penyusunan PJPK Berkualitas Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendukbangga/BKKBN Pusat di Best Western Premier The Hive Hotel, Jakarta, Senin (25/5).

Hasil penilaian tersebut membuktikan komitmen kuat dan kesiapan matang Pemerintah Kota Solok dalam menyusun regulasi yang adaptif demi mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.

Hadir mewakili Pemko Solok, Kepala Bidang KB-Dalduk DPMDPPKB Kota Solok, Wendi Asrizal, SKM, MPH, menyatakan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan pusat terhadap dokumen strategis yang disusun oleh timnya.

“Alhamdulillah, dokumen PJPK Kota Solok memperoleh nilai 96,38 dan dinilai telah cukup lengkap. Kegiatan workshop nasional ini sangat bermanfaat untuk memperkuat dokumen kita agar lebih komprehensif. Masukan dan saran dari tim reviewer akan segera kami tindak lanjuti demi penyempurnaan akhir agar dokumen ini final dan menjadi pedoman utama pembangunan kependudukan yang berkualitas di Kota Solok,” ujar Wendi Asrizal.

Workshop nasional ini sendiri dibuka secara resmi oleh Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Lina Widyastuti, SKM, MAP, yang menekankan pentingnya PJPK sebagai arah pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

Selanjutnya, substansi materi penguatan dokumen diberikan langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Bonavius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pengendalian penduduk sesuai dengan kebutuhan riil daerah. Kaitan sinergi kebijakan pusat dan daerah juga diperkuat oleh Asisten Deputi Ketahanan Keluarga Kemenko PMK, Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, ME.

Melalui perolehan nilai yang memuaskan ini, DPMDPPKB Kota Solok optimistis dokumen PJPK yang sedang difinalisasi mampu menjadi instrumen hukum yang kuat untuk melahirkan kebijakan kependudukan yang tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kota Solok.