Solok, InfoPublikSolok - Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Solok Tahun 2027 di Akmal Room, Selasa (31/3).

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang ini adalah ruang bertemunya aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” ujar Ramadhani.

Ia menyampaikan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Solok 2025–2029, yang menjadi fase percepatan pembangunan setelah tahap peletakan fondasi. Oleh karena itu, perencanaan harus tetap konsisten dengan visi “Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani.”

Wali Kota juga memaparkan sejumlah indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok tercatat sebesar 4,55 persen pada 2024 dan menurun menjadi 3,61 persen pada 2025 akibat keterbatasan fiskal. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat hingga mencapai 80,90 pada 2025 dengan kategori “sangat tinggi” di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Di sisi lain, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 3,07 persen menjadi 2,91 persen. Namun, tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 3,62 persen menjadi 3,87 persen, yang menjadi perhatian pemerintah ke depan.

Wali Kota menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan, mengingat keterbatasan anggaran daerah. Ia mendorong perubahan paradigma dari money follows function menjadi money follows program, dengan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, kondisi pasca bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota Solok akan memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak, sejalan dengan kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Pengembalian alokasi TKD harus dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan infrastruktur dasar serta penguatan kesiapsiagaan bencana,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah program prioritas, antara lain peningkatan layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), perlindungan sosial bagi pekerja rentan, bantuan pendidikan, penguatan UMKM, serta transformasi layanan publik berbasis digital.

Untuk tahun 2027, prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, reformasi birokrasi, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta percepatan rehabilitasi pascabencana.

Wali Kota berharap melalui forum Musrenbang ini dapat terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

“Musrenbang ini adalah investasi pemikiran untuk memastikan pembangunan Kota Solok tetap berada pada jalur yang tepat dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wakil Wali Kota Solok, unsur Forkopimda, OPD, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun daring.