Solok, InfoPublikSolok – Kejaksaan Negeri Solok melalui Bidang Intelijen menggelar rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan serta pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama bersama unsur pemerintahan kecamatan dan kelurahan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), serta se-Kecamatan Tanjung Harapan. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Tanjung Harapan, Rabu (21/10/2026).

Rapat koordinasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur kewilayahan dan unsur masyarakat mengenai langkah pencegahan dini, pemantauan situasi sosial-keagamaan, serta mekanisme koordinasi dan pelaporan apabila ditemukan indikasi persoalan yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, tim Kejaksaan Negeri Solok yang dipimpin Neni Aryani, S.H, M.H, menyampaikan materi mengenai peran pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam menjaga kondusivitas kehidupan bermasyarakat. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya mengenali persoalan secara cermat, melakukan koordinasi dengan instansi berwenang, serta mengedepankan pendekatan yang humanis dan sesuai ketentuan hukum.

Pada sesi pemaparan berikutnya, Rahmatul Ikhsan, S.H, mengulas dinamika persoalan sosial-keagamaan yang pernah menjadi perhatian masyarakat dan aparat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Solok. Materi tersebut menekankan pentingnya verifikasi informasi, kehati-hatian dalam menyikapi dugaan penyimpangan ajaran, serta pencegahan penyebaran informasi yang tidak terkonfirmasi, termasuk melalui media sosial.

Dalam forum tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memetakan potensi kerawanan sosial-keagamaan. Aparatur kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat berperan dalam mendeteksi persoalan sejak dini, menyampaikan informasi melalui jalur yang tepat, dan menghindari tindakan sepihak yang dapat memperkeruh keadaan.

Selain itu, pembahasan mencakup penanganan informasi yang beredar kembali di media sosial, termasuk informasi lama yang disajikan seolah-olah merupakan peristiwa baru. Dalam konteks ini, klarifikasi berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga ketenteraman masyarakat.

Materi rapat turut menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi, termasuk ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya menjaga kerukunan dan ketertiban kehidupan beragama perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati hak konstitusional warga negara serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan terhadap dugaan persoalan aliran kepercayaan dan keagamaan perlu dilakukan secara proporsional, berdasarkan fakta yang terverifikasi, serta melibatkan instansi yang memiliki kewenangan. Langkah pencegahan dapat dilakukan melalui penyuluhan dan penerangan hukum, dialog dan pendekatan keagamaan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur keagamaan terkait.

Sementara itu, tindakan hukum terhadap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukti yang memadai, serta prosedur dan kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada pencegahan potensi gangguan ketertiban, tetapi juga pada penyelesaian persoalan secara adil dan bertanggung jawab.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sejumlah peserta, mulai dari lurah, kepala seksi di lingkungan kecamatan, hingga ketua LPMK, menyampaikan pertanyaan mengenai dinamika sosial-keagamaan yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk mekanisme pelaporan apabila ditemukan indikasi persoalan.

Pertanyaan peserta dijawab oleh narasumber dengan melibatkan unsur MUI, terutama dalam pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan pentingnya koordinasi dalam menyikapi persoalan di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta unsur keagamaan semakin kuat. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan, mencegah kesalahpahaman, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, serta saling menghormati.