Solok, InfoPublikSolok – Pemerintah Kota Solok menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) Tahun 2026–2030 untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Langkah ini menjadi penting di tengah sejumlah tantangan daerah, mulai dari penurunan produksi pangan akibat faktor iklim dan bencana, alih fungsi lahan sawah, hingga rendahnya regenerasi petani.

Hal tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik RAD-PGBPSDL 2026–2030 yang dihadiri Wakil Wali Kota Solok, H. Suryadi Nurdal, di Ruang Rapat Akmal Room Bapperida Kota Solok, Rabu (4/11/2026).

Penyusunan rencana aksi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

RAD-PGBPSDL juga diselaraskan dengan Asta Cita Presiden RI, RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta RPJMD Kota Solok 2025–2029. Penyusunan rencana aksi ini diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan, pertumbuhan ekonomi hijau, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi sistem pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pemaparan kondisi daerah, sektor produksi pangan Kota Solok masih menghadapi sejumlah tantangan. Produksi padi sempat meningkat pada periode 2021–2024, namun mengalami penurunan pada 2025 akibat kemarau panjang dan bencana banjir bandang pada November 2025. Sejumlah komoditas hortikultura, seperti bawang merah dan cabai keriting, juga terdampak faktor iklim dan bencana hidrometeorologi.

Tantangan lainnya adalah alih fungsi lahan sawah untuk permukiman, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan ekonomi. Regenerasi petani turut menjadi perhatian karena persentase petani milenial berusia di bawah 45 tahun di Kota Solok baru berkisar 7,65 hingga 8,24 persen dari total petani.

Dari sisi keterjangkauan pangan, rata-rata pengeluaran pangan per kapita per bulan pada 2025 tercatat sebesar Rp924.460. Sementara itu, rumah tangga mengalokasikan sekitar 49,79 hingga 58,69 persen dari pendapatan bulanannya untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kota Solok mencatat capaian positif pada skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2025 sebesar 94,13, melampaui target RPJMD sebesar 93,10. Capaian ini menunjukkan perkembangan positif dalam kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat.

Meski demikian, angka Prevalence of Undernourishment (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih berada pada 7,35 persen pada 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan keterjangkauan pangan bergizi bagi masyarakat.

Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kota Solok menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sekaligus menyelaraskan program lintas sektor agar RAD-PGBPSDL 2026–2030 sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Rencana aksi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.