Tingkatkan Fungsi Pengawasan Infrastruktur, DPRD Musi Rawas Utara Kunjungi DPRD Kota Solok
Solok, InfoPublikSolok - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok menerima kunjungan kerja (kunker) dari jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, pada Selasa (23/6). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka studi banding untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur daerah.
Kedatangan rombongan wakil rakyat dari Bumi Beselang Serasan ini disambut hangat oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kota Solok, Yusmaniar, SH, didampingi jajaran pejabat struktural dan staf terkait di ruang pertemuan Sekretariat DPRD.
Dalam diskusi tersebut, Yusmaniar memaparkan bahwa sektor infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama yang membutuhkan pengawasan ketat. Menurutnya, peran fasilitasi dari sekretariat sangat krusial dalam mendukung jalannya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) anggota dewan.
"Pengawasan yang matang diperlukan agar setiap proyek fisik berjalan sesuai rencana anggaran dan spesifikasi teknis. Output akhirnya adalah memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Yusmaniar.
Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi III DPRD Musi Rawas Utara, H. Amri Sudaryono, SE, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari Sekretariat DPRD Kota Solok. Ia menjelaskan bahwa pihaknya ingin mendalami sistem pengelolaan anggaran serta pola fasilitasi pengawasan infrastruktur yang diterapkan di Kota Solok.
"Kota Solok memiliki tata kelola yang baik dalam memfasilitasi fungsi pengawasan dewan. Hasil dari pertemuan dan berbagi pengalaman ini akan menjadi referensi penting bagi kami untuk menyempurnakan sistem pengawasan infrastruktur di Musi Rawas Utara," ungkap Amri.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi dan bertukar informasi. Sinergi antardaerah ini diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota.



















