Disdukcapil Kota Solok Gelar FGD Bahas Permasalahan Administrasi Kependudukan

Disdukcapil Kota Solok Gelar FGD Bahas Permasalahan Administrasi Kependudukan

Solok, InfoPublikSolok – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solok menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sektor pelayanan administrasi kependudukan, Rabu (18/11), di Kantor Disdukcapil Kota Solok.

Kegiatan yang dipimpin Kepala Disdukcapil Kota Solok, Afrizon, S.E., M.Si., tersebut menghadirkan narasumber dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Diskusi difokuskan pada pembahasan berbagai persoalan administrasi kependudukan yang membutuhkan penetapan maupun putusan pengadilan.

FGD diikuti oleh camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Solok, unsur komunitas, reporter, masyarakat, serta jajaran Disdukcapil Kota Solok. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara penyelenggara pelayanan, instansi terkait, dan masyarakat dalam membahas kendala yang dihadapi dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Sejumlah isu menjadi perhatian dalam diskusi tersebut, di antaranya isbat nikah, penerbitan akta kematian yang memerlukan penetapan pengadilan, penetapan asal-usul anak, hak asuh anak, serta berbagai persoalan lain yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Dalam pemaparannya, Afrizon menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi kendala pelayanan, serta merumuskan langkah penyelesaian terhadap permasalahan administrasi kependudukan.

"Permasalahan administrasi kependudukan tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui proses administrasi di Disdukcapil. Ada kondisi tertentu yang membutuhkan penetapan atau putusan pengadilan. Karena itu, melalui FGD ini kita ingin membangun pemahaman bersama, memperkuat koordinasi, dan menyamakan persepsi antara Disdukcapil, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat," ungkap Afrizon.

Ia berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan pemahaman dan rekomendasi yang aplikatif, sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai prosedur, persyaratan, serta tahapan yang perlu ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan dokumen kependudukan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara Disdukcapil, lembaga peradilan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, berbagai kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan dapat ditangani secara lebih terarah dan memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat.


Komentar

Tinggalkan komentar