Solok, (InfoPublikSolok) - Dalam rangka memperkuat sinergi antara lembaga pengawasan dan pemerintah daerah, Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, menerima audiensi dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di ruang kerja Wali Kota Solok, Rabu (28/5/2025).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK RI, sekaligus upaya mendorong peningkatan tata kelola keuangan publik di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Audiensi ini juga merupakan langkah awal dalam membangun komunikasi yang konstruktif aantara kedua belah pihak, khususnya terkait pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ramadhani menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis BPK dalam mendorong terciptanya akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Ramadhani.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Solok terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip good governance, termasuk melalui sistem pelaporan yang tepat waktu dan akurat.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kota Solok, Desmon, Asisten Administrasi Umum, Zulfadrim, serta jajaran dari Inspektorat Daerah Kota Solok. Mereka menyatakan komitmen untuk mendukung langkah-langkah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPK demi mewujudkan sistem keuangan daerah yang sehat.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Solok dan BPK RI dinilai sangat penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana daerah.

Dengan terus memperkuat koordinasi bersama lembaga pengawas eksternal, Pemerintah Kota Solok berharap dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya taat regulasi, tetapi juga berorientasi pada transparansi dan pelayanan publik yang optimal.