Kota Solok Sukses Pertahankan Opini WTP 10 Kali Berturut-turut dari BPK RI
Padang, InfoPublikSolok – Pemerintah Kota Solok sukses mengukir prestasi gemilang dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama satu dekade atau 10 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pengakuan tertinggi dalam tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah ini resmi diraih setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 diserahkan di Padang, Jumat (29/5).
Prestasi mutlak ini menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah Kota Solok konsisten menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif, kecukupan pengungkapan, serta kepatuhan ketat terhadap standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, menegaskan bahwa raihan opini WTP yang bertahan selama satu dekade ini wujud nyata tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
“Opini WTP ini merupakan refleksi dari komitmen mendalam pemerintah daerah dalam membangun tata keuangan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pembangunan serta pelayanan masyarakat. LHP ini menjadi kompas penting bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan publik,” ujar Dr. Ramadhani Kirana Putra usai menerima dokumen LHP.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Solok, pimpinan beserta anggota DPRD, serta seluruh elemen terkait atas sinergi kokoh yang telah terjaga selama 10 tahun terakhir.
Dengan diraihnya penghargaan bergengsi dari BPK RI ini, Wali Kota berharap capaian satu dekade WTP dapat menjadi pemantik motivasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Solok untuk terus memacu kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari agenda konstitusional tahunan BPK RI untuk mengevaluasi kepatuhan pemda terhadap undang-undang, guna memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel demi kemaslahatan masyarakat luas.
















