Solok, InfoPublikSolok — Pemerintah Kota Solok terus mempercepat pelaksanaan program bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya mendukung penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Percepatan tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Tim Verifikasi BSPS dalam pertemuan yang difasilitasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) Kota Solok melalui Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Aula Lantai II Dinas PerkimLH, Selasa (5/6/2026).

Pertemuan itu diikuti camat dan lurah se-Kota Solok bersama Tim Verifikasi BSPS sebagai tindak lanjut audiensi sebelumnya terkait penyelesaian administrasi keterangan hibah calon penerima bantuan.

Perwakilan Tim Verifikasi BSPS, Yuni Aulia Hasibuan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun format keterangan hibah yang nantinya akan ditandatangani oleh RT dan RW guna mempercepat proses administrasi program.

“Kami berharap seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan tahap kedua dan ketiga dapat berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai pada Juli mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, program BSPS difokuskan untuk mempercepat penanganan RTLH sekaligus meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati.

Sementara itu, Kepala Dinas PerkimLH Kota Solok, Hanif, S.Sos., MM menegaskan bahwa program bedah rumah merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Program ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah masyarakat, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan apa pun karena bersumber dari APBN,” kata Hanif.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan camat, lurah, RT, RW, serta seluruh unsur terkait menjadi kunci keberhasilan program ini,” tambahnya.