Solok, (InfoPublikSolok) - Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nurdal, menerima secara resmi rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Penyerahan rekomendasi tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Solok yang digelar di ruang rapat DPRD di Laing, Selasa (20/5/2025). Dokumen rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, dan disaksikan oleh anggota DPRD, Plt. Sekda Dr. Desmon, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Solok.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Solok Suryadi Nurdal menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kota Solok, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan komitmen dalam menyempurnakan struktur kelembagaan pemerintahan. Harapan kami, rekomendasi ini dapat menjadi landasan bagi pembahasan lanjutan yang menghasilkan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Suryadi.

Suryadi menambahkan bahwa perubahan struktur organisasi pemerintah daerah diperlukan guna menyesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional, tuntutan masyarakat, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, menegaskan pentingnya tindak lanjut dari pihak eksekutif terhadap rekomendasi yang telah disampaikan. Ia berharap perubahan SOTK dapat memperkuat kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami di DPRD berharap Pemerintah Kota Solok segera menindaklanjuti rekomendasi ini agar sinergi antara DPRD dan Pemko Solok dapat terus berjalan dengan baik. Ini adalah langkah awal menuju reformasi kelembagaan yang lebih baik,” ujar Fauzi.

Perubahan SOTK merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, profesional, dan berbasis pada kebutuhan pelayanan publik yang optimal.