Solok (InfoPublikSolok) - DPRD Kota Solok menggelar audiensi dengan Forum Komunikasi Non-ASN Kota Solok untuk menyerap aspirasi pegawai Non-ASN Pemerintah Kota Solok yang belum terakomodir dalam seleksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dengan status R2 dan R3 di Ruang Rapat DPRD, Senin (10/2).

Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Fauzi Rusli, Wakil Ketua DPRD Amrinof Dias, Dt. Ula Gadang, anggota DPRD dari berbagai fraksi, serta Kepala BKPSDM Kota Solok, Bitel, beserta jajarannya.

Acara dibuka oleh Ketua DPRD Fauzi Rusli, yang menyampaikan pentingnya pertemuan ini untuk mencari solusi atas keterbatasan formasi PPPK 2024. Forum Non-ASN kemudian menyampaikan aspirasi mereka terkait kuota PPPK 2024, dimana dari 1.006 peserta, hanya 192 orang yang lolos dengan status R2/L dan R3/L.

Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer di Kota Solok, sehingga proses penataan Non-ASN dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam audiensi ini, Forum Non-ASN menyoroti beberapa dasar hukum yang mendukung penataan tenaga honorer, mencakup PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66, yang mengamanatkan penyelesaian tenaga Non-ASN paling lambat 31 Desember 2024, Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 347 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme keputusan dan prioritas kategori tertentu dalam seleksi PPPK, dan Pengumuman Wali Kota Solok Nomor 800.1.2.2/00/BKPSDM-2025 tentang hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan PPPK.

Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Rusdi Saleh, menyoroti bahwa isu tenaga honorer telah menjadi perhatian dalam berbagai periode pemerintahan dan membutuhkan penyelesaian yang lebih komprehensif.

"Pemerintah pusat telah menetapkan regulasi melalui UU ASN No. 20 Tahun 2023, yang mengamanatkan penyelesaian status Non-ASN sebelum 31 Desember 2024. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan cara yang adil bagi seluruh tenaga honorer," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PKS, Ade Merta, menegaskan bahwa tenaga honorer tidak boleh diabaikan.

"Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menzalimi mereka. Tenaga honorer adalah bagian dari sistem pemerintahan yang telah bekerja keras bertahun-tahun. Kita harus memperjuangkan kejelasan status mereka," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD, Amrinof Dias, Dt. Ula Gadang, menambahkan bahwa keterbukaan informasi sangat penting agar seluruh tenaga honorer dapat memahami proses dan kebijakan terkait kepegawaian.

"Jika ada informasi yang dapat dibagikan kepada publik, sebaiknya disampaikan dengan transparan agar semua pihak mendapatkan kepastian," tuturnya.

Forum Komunikasi Non-ASN Kota Solok menyampaikan beberapa harapan dan permohonan kepada DPRD, di antaranya mendorong Pemerintah Kota Solok untuk mengajukan penambahan formasi PPPK kepada Kementerian PAN-RB guna mengakomodasi tenaga Non-ASN berstatus R2 dan R3, mengoptimalkan jumlah formasi PPPK yang diajukan agar lebih banyak tenaga Non-ASN dapat diangkat sesuai kebutuhan riil daerah.

Berikutnya, mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga honorer, khususnya mereka yang telah lama mengabdi dan terdaftar dalam database BKN 2022, serta memperjuangkan tenaga pendidik, termasuk Guru PAUD, yang memiliki peran penting dalam pendidikan anak usia dini, namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.

Menutup audiensi, Ketua DPRD Fauzi Rusli menegaskan bahwa hasil diskusi ini telah direkam secara elektronik dan akan dituangkan dalam rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Solok.

"Kami berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang terbaik bagi tenaga honorer. Semua agenda dalam audiensi ini telah direkam, dan nantinya akan dibuatkan sebuah rekomendasi sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Solok dalam mengambil langkah konkret, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ungkapnya.

Selain itu, Ketua DPRD dan 20 anggota lainnya menegaskan bahwa seluruh tenaga Non-ASN tidak perlu khawatir dalam menyampaikan aspirasi mereka.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa aspirasi tenaga honorer didengar dan diperjuangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada yang boleh mendapat intimidasi hanya karena menyampaikan pendapatnya," tutupnya.