Solok, (InfoPublikSolok) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melakukan Kick Off Edukasi Sertifikasi Halal pada Selasa (27/8) digelar secara daring dan luring.

Kegiatan kali ini bertema "Perempuan Inspiratif, Mewujudkan Halal dari Indonesia untuk Dunia," yang merupakan bagian dari persiapan dalam menyambut Wajib Halal pada Oktober 2024 mendatang. Para pelaku usaha wajib mendapatkan sertifikasi sesuai mandatori, mulai 18 Oktober 2024 untuk usaha menengah dan 18 Oktober 2026 untuk usaha mikro kecil.

Ketua DWP Kantor Kemenag Kota Solok, Ny. Nur Mustafa, bersama jajaran pengurus mengikuti kegiatan secara daring melalui media Zoom Meeting di aula KUA Tanjung Harapan. Keikutsertaan dalam acara ini menunjukkan komitmen DWP Kemenag Kota Solok dalam mendukung dan menyukseskan program sertifikasi halal serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya produk halal.

Sekretaris BPJPH, Chuzaemi Abidin, menyatakan bahwa BPJPH terus melakukan upaya transformasi layanan guna mempermudah pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal.

Menurut Chuzaemi, sertifikat halal memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku usaha. Pertama, sertifikat ini memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kepercayaan kepada konsumen. Kedua, memberikan kepastian hukum bahwa produk yang dikonsumsi aman dan layak untuk dikonsumsi. Ketiga, meningkatkan nilai tambah produk secara ekonomi. Dan keempat, membuat produk semakin mampu bersaing di pasar global.

Dalam kesempatan tersebut, Penasihat DWP Kemenag RI, Eny Retno Yaqut, meminta jajaran DWP Kemenag se-Indonesia menjadi duta halal yang mengkampanyekan pentingnya produk halal sebagai gaya hidup sehari-hari mulai dari bahan makanan, minuman, kuliner, obat, hingga kosmetik.

“Sebagai perempuan, kita harus memahami dan menyadari arti penting pemilihan produk maupun bahan halal yang kita konsumsi setiap hari. Sebab, kita semua adalah ibu dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat anak-anak dan anggota keluarga lainnya,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 62 juta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), namun masih banyak di antara mereka yang belum menyadari pentingnya mengurus sertifikasi halal.

“Jika kesadaran halal atau ‘halal awareness’ belum membaik di kalangan pelaku usaha, maka potensi masyarakat untuk mengonsumsi barang yang tidak halal masih akan tetap tinggi,” jelasnya.