Solok, InfoPublikSolok - Percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya penanganan banjir dan penyediaan air bersih, menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, saat melaksanakan masa reses perorangan di Kota Solok, Selasa (4/8).

Dalam kunjungan tersebut, Zigo meninjau lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi Batang Lembang serta Batang Gawan di kawasan Tanah Garam, Kota Solok. Kedua sungai tersebut menjadi bagian dari program penanganan pascabanjir yang mendapat dukungan pemerintah pusat.

Zigo mengatakan, proses penanganan kedua sungai tersebut telah memasuki tahapan tender dan diharapkan segera berlanjut ke tahap kontrak sehingga pekerjaan dapat segera dimulai.

“Insyaallah minggu kedua Agustus ini sudah harus terkontrak. Kita dikejar waktu karena menjelang akhir tahun akan masuk musim hujan. Anggarannya sekitar Rp170 miliar dengan skema multiyears kontrak,” katanya.

Penanganan Batang Lembang dan Batang Gawan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat infrastruktur pengendalian banjir di Kota Solok. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan kawasan permukiman dan aktivitas masyarakat dari risiko banjir.

Zigo menjelaskan, penanganan pascabanjir di Sumatera Barat menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat. Melalui dukungan Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp17,8 triliun untuk sektor pekerjaan umum dalam program penanganan pascabencana di Sumatera Barat.

Program tersebut direncanakan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029. Selain sektor pengendalian banjir, Kota Solok juga memperoleh dukungan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Di Kota Solok juga mendapat program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM,” ujarnya.

Selain penanganan sungai, pembangunan SPAM menjadi salah satu program strategis yang diharapkan dapat memperkuat pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Solok.

Zigo menyampaikan, usulan pembangunan SPAM Kota Solok dengan nilai sekitar Rp62 miliar telah masuk dan lolos dalam sistem pengusulan pemerintah pusat.

“Hal ini telah lolos dalam sistem pengusulan pemerintah pusat. Jika kondisi fiskal memungkinkan, maka pembangunan fisiknya dimulai pada 2027, sementara penanganan darurat sudah berjalan,” tambahnya.

Realisasi pembangunan SPAM tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus memperkuat infrastruktur pelayanan dasar di Kota Solok.

Namun, kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan sejak awal. Zigo menekankan bahwa persoalan pembebasan dan penyediaan lahan perlu diselesaikan agar pelaksanaan proyek strategis dapat berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, dukungan seluruh elemen daerah dan masyarakat, termasuk ninik mamak serta para pemangku kepentingan, menjadi bagian penting dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

“Kalau proyek nasional masuk, pembebasan lahan harus kita siapkan dari awal. Di Kota Solok, karena melibatkan ninik mamak dan seluruh elemen, kita pastikan lahan untuk pengendalian banjir sudah clear and clean,” ungkapnya.

Selain mendorong percepatan pembangunan pengendalian banjir dan SPAM, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap) yang akan didukung kementerian terkait serta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kunjungan reses tersebut menjadi bagian dari upaya pengawalan pembangunan infrastruktur pascabanjir di Sumatera Barat, termasuk sejumlah program strategis yang diarahkan untuk Kota Solok.