Solok, (InfoPublikSolok) - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menyampaikan – Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan Perubahan KUA PPAS Ta­hun 2024 di Ruang Rapat Besar DPRD Kota Solok, Sabtu (28/9).

Hadir langsung, Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, Wakil Ketua DPRD, Amrinof Dias Dt Ula Gadang dan Mira Harmadia, Sekda Kota Solok, Syaiful A, anggota DPRD Kota Solok, Asisten, Staf Ahli, kepala OPD lingkup Pemko Solok.

Wako Zul Elfian Umar mengatakan, dalam mewujudkan pro­gram kegiatan strategis Pemerintah Kota Solok pada Tahun 2025 dibutuhkan dukungan dana dan partisipasi seluruh masya­rakat serta peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang menjadi leading sector sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Program, kegiatan dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut dapat tersusun, disamping berdasarkan aspirasi masya­rakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Tahun 2024 selama semester pertama, telah terjadi perubahan beberapa asumsi dasar dari awal penyusunannya. Sampai dengan bulan Juni 2024, telah dilakukan dua kali Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 ini. 

Hal itu untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang harus dianggarkan kembali pada tahun 2024 baik pekerjaan fisik dan non fisik berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah, dan DAU yang diatur penggunaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Da­erah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggu­naannya Tahun Anggaran 2024, antara lain Penggajian Formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum.

Dengan adanya perubahan asumsi tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2024 me­lalui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD).

Keterbatasan sumber pembiayaan pembangu­nan merupakan salah satu penyebab pemerintah da­erah harus menyusun dan menentukan skala prioritas pembangunan. Melalui Prioritas Plafon Anggaran

"Sementara akan diperoleh gambaran berbagai kegiatan yang mendesak dan kegiatan yang menyangkut kepentingan ma­syarakat umum yang ha­rus segera dilaksanakan," kata Wako.

Pada Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 2025 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,

Sesuai dengan Surat Edaran Sekjen Kementerian Da­lam Negeri tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diarahkan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, penataausahaan, dan akuntansi pelaporan tahun 2023 menggu­nakan Sistem Informasi Pe­merintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI)

Sejak beberapa waktu terakhir, aplikasi SIPD-RI tidak berfungsi dengan baik, kendala-kendala ter­sebut sangat mengganggu proses penyusunan RKPD 2025, Perubahan RKPD 2024 dan akan berpengaruh ke jadwal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2025 serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2024.

“Mudah-mudahan hasil pemba­ha­san tersebut dapat disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dengan harapan semoga penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan APBD 2024 dapat segera diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan,” tutup Wako. 

Selanjutnya, secara tek­nis dan detail Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2024 akan dipaparkan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Da­erah Kota Solok.